Saksi Ahli KPU Nilai Rekayasa Situng Tidak Ada Gunanya
Pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kisworo menyatakan upaya rekayasa Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tidak akan ada gunanya, sebab tidak berdampak pada hasil penghitungan suara dalam Pilpres 2019.
Keberadaan Situng menurut Marsudi adalah semata-mata sebagai alat untuk memberikan informasi secara cepat mengenai hasil Pilpres 2019 kepada masyarakat. Alhasil input data formulir C1 langsung dilakukan dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara, penghitungan suara Pilpres 2019 secara resmi dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. Rekapitulasi pun dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh seluruh pihak.
"Situng tidak ada gunanya mau direkayasa. Percuma saja," ujar Marsudi di gedung MK, Kamis (20/6).
Jika ada pihak yang ingin mengubah hasil Pilpres 2019, Marsudi menilai rekayasa yang seharusnya dilakukan bukan lewat Situng, melainkan melakukan rekayasa di proses rekapitulasi suara secara berjenjang. Namun, ia menilai hal tersebut akan sulit dilakukan.
(Baca: KPU Nilai Prabowo-Sandiaga Gagal Paham Soal Situng Pemilu)
"Kalau mau rekayasa bukan dari Situng, tapi penghitungan suara berjenjangnya itu. Itu pun kalau bisa," kata Marsudi.
Pada sidang sengketa Pilpres 2019, Marsudi juga mengungkapkan penilaiannya bahwa tidak benar jika data Situng hanya menguntungkan salah satu pasangan calon. Sebab, kesalahan input data Situng terjadi secara acak dan tidak terpola.
Marsudi menduga kesalahan tersebut terjadi tanpa kesengajaan. "Hanya kesalahan manusiawi," kata Marsudi.
Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin juga telah menjelaskan perihal Situng, pada sidang sengketa Pilpres 2019 Selasa (18/6).
Ali menjelaskan, Situng KPU bukanlah sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan suara resmi tingkat nasional, melainkan hanya alat bantu berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja pelaksanaan Pilpres 2019.
KPU sendiri telah menyampaikan disclaimer atau peringatan dalam laman Situng. KPU menjelaskan bahwa Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.
KPU juga mengakui sempat terjadi kesalahan pencatatan data Situng. Namun, kesalahan pencatatan data tersebut tidak hanya terkait suara pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melainkan juga paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
(Baca: Hingga 3 Mei, KPU Temukan 224 Kesalahan Entri Data dalam Situng)
