Amnesty Menduga Ada Penahanan Sewenang-Wenang saat Kerusuhan 21 Mei
Amnesty International Indonesia menduga bahwa polisi menahan para pengunjuk rasa tanpa surat pemberitahuan resmi pada saat kerusuhan di Jakarta, 21-23 Mei lalu. Polisi juga ditengarai tidak memberi tahu keluarga pengunjuk rasa terkait penahanan tersebut.
Bahkan, keluarga tak diperbolehkan menemui mereka selama beberapa hari. "Tidak jelas pula apakah akses terhadap penasihat hukum diberikan kepada mereka yang ditahan," kata peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat di kantornya, Jakarta, Selasa (25/6).
Papang mengatakan, jika dugaan itu benar, berbagai persoalan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, polisi telah mengabaikan hak atas peradilan yang adil sebagaimana tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
(Baca: Amnesty Duga Polisi Lakukan Penyiksaan saat Kerusuhan 21-23 Mei)
Penahanan yang sewenang-wenang dapat memfasilitasi terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. "Ketika orang ditahan dalam gelap semakin mungkin ia disiksa," kata Papang.
Amnesty International Indonesia menemukan korban yang tidak mendapat perhatian usai kerusuhan. Berdasarkan keterangan keluarga korban, para pengunjuk rasa yang ditahan tidak mendapatkan pemulihan.
Padahal, ada korban yang sampai luka hingga meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. "Ini pelanggaran HAM yang dianggap paling serius," kata Papang.
Karena itu, Amnesty International Indonesia meminta pemerintah memastikan hak-hak peradilan terhadap mereka yang ditahan. Selain itu, Amnesty International Indonesia meminta adanya investigasi terkait dugaan penyiksaan oleh polisi.
