Menang Pilpres, Ini PR Jokowi di Pemerintahan Periode Kedua

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh gugatan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan begitu, peluang Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin dilantik pada Oktober mendatang semakin mulus. Jokowi akan meneruskan pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.

“Semoga amanah yang kembali diberikan kepada saya sebagai presiden dan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024 dapat kami jalankan sebaik-baiknya,” katanya di dalam pernyataan bersama Ma’ruf di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (27/6) malam.

Jokowi juga berjanji akan mewujudkan pembangunan yang merata berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia mengajak masyarakat untuk membangun dan memajukan Indonesia. Beberapa pengamat menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Jokowi pada periode pemerintahan selanjutnya.

(Baca: Menakar Rapor Kinerja Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam mengatakan PR utamanya di bidang ekonomi, yaitu memperbaiki neraca dagang dalam lima tahun ke depan. Tahun lalu, neraca dagang Indonesia tercatat defisit US$ 8,6 miliar, terburuk dalam sejarah. Padahal dalam kepemimpinannya sejak Oktober 2014, neraca dagang tercatat mayoritas positif. Pada 2014, neraca negatif US$ 2,2 miliar. Setahun setelahnya, positif US$ 7,7 miliar. Pada 2016 dan 2017, juga tercatat positif, masing-masing sebesar US$ 9,5 miliar dan US$ 11,8 miliar.

Menurutnya, memperbaiki neraca dagang tidak bisa dalam waktu jangka pendek. Agar berkesinambungan, Jokowi harus memperbaiki struktur ekonomi secara keseluruhan. "Caranya membangun kembali industri. Ini pekerjaan rumah yang harus dikerjakan setelah berhasil membangun infrastruktur," ujarnya.

(Baca: Menjawab Kritikan The Economist Soal Perekonomian Era Jokowi)

Direktur Fitch Ratings, Thomas Rookmaaker mengatakan, terpilihnya kembali Jokowi menandakan kelanjutan kebijakan ekonomi yang fokus pada stabilitas makro, pembiayaan infrastruktur, dan peningkatan rasio pajak. Menurut dia, fokus kebijakan pada stabilitas makro membuat pemerintahan Jokowi selama 4,5 tahun menerapkan manajemen fiskal yang sangat hati-hati. Karena itu, sejak Desember 2017, Fitch memberikan rating BBB untuk Indonesia.  

“Meskipun ini masuk dalam domain bank sentral, namun pemerintah telah memainkan peran pendukung penting selama beberapa tahun terakhir,” katanya.