Koalisi Rakyat Catat 86 Pulau di Kep Seribu Dikuasai Individu & Swasta

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai privatisasi atau kepemilikan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan tragedi bagi para nelayan dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan nelayan.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menilai hal ini merupakan kelemahan pemerintah di hadapan pemilik modal. "Meski ada ribuan warga yang menghuni kepulauan tersebut, tak lantas membuat mata pemerintah terbuka," kata dia pada Diskusi Publik di Jakarta, Jumat (28/6).

Pusat Data dan Informasi KIARA pada 2018 mencatat, sebanyak 86 pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah dimiliki baik oleh perorangan maupun lembaga tertentu. Kepemilikan pulau-pulau kecil ini memiliki dampak yang sangat serius bagi keberlangsungan hidup lebih dari 3.375 orang nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Adapun total kapal yang digunakan para nelayan tersebut sebanyak 1.380 unit, dimana 1.194 unit merupakan kapal-kapal berukuran 0-5 GT dan 186 berukuran 5-10 GT. Dengan kata lain, seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan nelayan tradisional.

(Baca: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dinilai Jadi Pintu Pelegalan Reklamasi)

Susan menyebutkan terdapat beberapa dampak dari privatisasi pulau tersebut, yakni terampasnya ruang hidup nelayan.  Privatisasi pulau-pulau mendorong para investor untuk melakukan proteksi terhadap pulau dan perairannya atas nama keamanan. Padahal, kawasan tersebut awalnya mrupakan wilayah tangkapan nelayan sejak lama.

"Sebagaimana diketahui, nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan," ujarnya.