Jaksa Ditangkap KPK, ICW Minta Jaksa Agung Mundur
Pada Jumat (28/6) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, satu orang pengacara, serta satu pihak swasta dalam perkara suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kejadian ini membuat citra penegak hukum semakin merosot di mata publik. Apalagi, tertangkapnya oknum kejaksaan dalam dugaan tindak pidana korupsi bukan kali pertama terjadi.
Dalam kurun waktu 2004 - 2018, telah ada 7 Jaksa yang terlibat praktik rasuah dan terjaring oleh KPK. “Karena peristiwa ini sudah berulang, maka Jaksa Agung diminta mengundurkan diri karena telah gagal memastikan Kejaksaan bebas dari korupsi,” demikian dikutip dari siaran pers ICW, Sabtu (29/6) malam.
ICW menyebut, ada respon menarik yang muncul atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kali ini. Sebab, beberapa pihak yang berpandangan bahwa kasus ini mesti ditangani oleh internal Kejaksaan Agung.
“Jika merujuk kepada kewenangan dan dasar pembentukan KPK, pandangan ini tentu saja keliru dan harus dikritisi secara serius.”
(Baca juga: Tangkap Jaksa, KPK Bantah Permalukan Kejaksaan Agung)
Menurut ICW, setidaknya ada 3 (tiga) argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, KPK adalah lembaga yang paling tepat untuk menangani kasus korupsi penegak hukum. Berdasarkan pasal 11 huruf a UU KPK, menyebutkan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum.
