Menpan RB Klarifikasi Soal Isu Kembalinya Dwifungsi TNI

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Desy Setyowati

2/7/2019, 14.28 WIB

Menpan RB Syafrudin menjelaskan, jabatan fungsional yang ditempati prajurit aktif TNI tergantung pada situasi dan kebutuhan Kementerian/Lembaga.

Menpan RB Dwifungsi TNI
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Ilustrasi, Prajurit TNI AD melakukan pengamanan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menpan RB Syafrudin memberikan klarifikasi terkait isu kembalinya gagasan dwifungsi TNI seperti Orde Baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin membantah anggapan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 menjadi dasar penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jabatan sipil. Ia menjelaskan, aturan itu hanya mengatur tentang kebutuhan jabatan fungsional di lembaga-lembaga yang bisa ditempati TNI.

“Saya juga sudah jelaskan ke Kepala Staf Presiden (Moeldoko), tidak ada pemikiran, wacana untuk menggeser masuk TNI-Polri ke ranah seperti dulu (Orde Baru). Itu sudah lewat dan tidak dibutuhkan," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (2/7).

Hal ini ia sampaikan guna merespons anggapan bahwa Perpres tersebut menjadi pintu masuk militer ke jabatan sipil, sehingga berpotensi menghidupkan gagasan dwifungsi TNI seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Koalisi Masyarakat Sipil misalnya, meminta agar restrukturisasi dan reorganisasi TNI tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi.

(Baca: Debat Keempat, Prabowo Bakal Janji Tak Kembalikan Dwifungsi TNI)

Syafrudin menjelaskan, Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004, yang mengatur posisi sipil yang bisa ditempati prajurit aktif TNI. Posisi itu di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Lagi pula, menurut dia, jabatan fungsional yang nantinya ditempati prajurit aktif TNI itu menyesuaikan situasi. Ia mencontohkan, adanya tantangan global sehingga ada satu jabatan yang harus ditempati oleh ahli. “Sekarang ini, ilmu pengetahuan teknologi sudah spesifik. Jadi dibutuhkan orang orang yang spesifik (ahli di bidangnya)," katanya.

(Baca: Jokowi Kembali Janji Tambah 100 Jabatan Perwira Tinggi TNI)

Karena itu, dia menegaskan, TNI hanya akan mengisi jabatan di Kementerian dan Lembaga (K/L), jika ada kebutuhan khusus dan itu pun hanya sebagai pejabat fungsional. “Jabatan di K/L itu sesuai UU, kalau ada kebutuhan dan permintaan,” kata di.

Adapun Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juni lalu. Aturan itu berlaku pada 17 Juni.

(Baca: Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Langkah Mundur Agenda Reformasi)

Reporter: Fahmi Ramadhan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha