Pemerintah Tunggu Keterlibatan KPK Sebelum Setujui PoD Blok Masela

Pemerintah belum menyetujui rencana pengembangan (PoD) Blok Masela. Padahal persetujuan PoD ditargetkan rampung pada akhir Juni lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek tersebut demi mencegah terjadinya korupsi. Apalagi salah satu fungsi KPK adalah pencegahan tindak pidana korupsi. 

Namun, Luhut meminta pengawasan yang dilakukan KPK tidak memperlambat pengembangan Blok Masela. "Mereka tidak boleh lama-lama. Jangan juga pencegahan itu malah nanti jadi memperlambat," kata Luhut saat ditemui dalam acara coffe morning di Kantornya, Selasa (2/7).

Pasalnya, Luhut mengatakan pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia, telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut. Dengan begitu, penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini. 

"Masih menunggu itu saja yang terakhir, soal KPK, itu menunggu proses. Saya pikir bisa sebenarnya minggu ini, yang lain kendalanya sudah tidak ada," kata Luhut.

(Baca: Pemerintah Tetapkan Lokasi Kilang LNG Masela, Ada Risiko Mafia Lahan)