Pemerintah Tunggu Keterlibatan KPK Sebelum Setujui PoD Blok Masela

Penulis: Verda Nano Setiawan

Editor: Ratna Iskana

2/7/2019, 14.37 WIB

Pemerintah melibatkan KPK untuk mengawasi proyek Blok Masela agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

blok masela, inpex corporation, kpk, luhut binsar panjaitan, cadangan gas indonesia, blok migas indonesia
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bilang penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini.

Pemerintah belum menyetujui rencana pengembangan (PoD) Blok Masela. Padahal persetujuan PoD ditargetkan rampung pada akhir Juni lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek tersebut demi mencegah terjadinya korupsi. Apalagi salah satu fungsi KPK adalah pencegahan tindak pidana korupsi. 

Namun, Luhut meminta pengawasan yang dilakukan KPK tidak memperlambat pengembangan Blok Masela. "Mereka tidak boleh lama-lama. Jangan juga pencegahan itu malah nanti jadi memperlambat," kata Luhut saat ditemui dalam acara coffe morning di Kantornya, Selasa (2/7).

Pasalnya, Luhut mengatakan pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia, telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut. Dengan begitu, penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini. 

"Masih menunggu itu saja yang terakhir, soal KPK, itu menunggu proses. Saya pikir bisa sebenarnya minggu ini, yang lain kendalanya sudah tidak ada," kata Luhut.

(Baca: Pemerintah Tetapkan Lokasi Kilang LNG Masela, Ada Risiko Mafia Lahan)

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta KPK mengawasi pengembangan Blok Masela. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengawasan yang diminta oleh SKK Migas terkait biaya pengembangan.

Sebab, proyek tersebut masih menggunakan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery. Artinya, bagi hasil memperhitungkan biaya pengembangan yang harus diganti pemerintah.

"Yang crucial kan biaya pengembangannya, karena jadi cost recovery, ada procurement barang dan jasa. Padahal kalau development cost irit atau hemat, ujungnya kan bagian pemerintah lebih banyak," ujar Pahala pekan lalu.

Estimasi biaya investasi Blok Masela memang cukup tingggi, berkisar US$ 18-20 miliar. Ini karena pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang LNG di darat dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan gas pipa sebesar 150 mmscfd. 

(Baca: Persetujuan PoD Blok Masela Mundur, Jadwal Produksi Bisa Terganggu)

Reporter: Verda Nano Setiawan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha