Jokowi Mulai Terima Masukan Parpol untuk Menyusun Kabinet Baru
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih, Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin sedang dalam proses penyusunan anggota kabinet periode 2019-2024. Penyusunan kabinet dilakukan setelah bertemu dengan tim hukum, Tim Kampanye Nasional, dan pimpinan partai politik.
"Pak Jokowi tidak menutup kemungkinan segera, setelah tadi malam pertemuan dengan tim hukum, malam ini dengan TKN dan TKD, kemudian akan disusul dengan pimpinan partai politik," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani, usai pertemuan TKN, TKD dengan Jokowi, Selasa malam (3/7) seperti dilansir Antara.
Sebelumnya, dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id, Jokowi kemungkinan akan melakukan pergantian kabinet atau reshuffle, selain penyusunan kabinet 2019-2024. Rencana pergantian kabinet tersebut akan diputuskan setelah pengumuman putusan sengketa hasil perhitungan Pemilihan Presiden di Mahkamah Kontitusi (MK).
(Baca juga: Jokowi Putuskan Reshuffle Kabinet Pasca-hasil MK)
Menurut Arsul, agenda yang padat sebagai kepala pemerintahan membuat Jokowi hingga kini belum menyelesaikan daftar anggota kabinet periode kedua.
Arsul mengatakan, TKN akan memberikan usulan kepada Jokowi daftar menteri yang dianggap layak masuk kabinet. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, meski TKN tidak memiliki porsi dalam menentukan anggota kabinet Jokowi pada periode 2019-2024, tapi menurutnya tidak diharamkan untuk mengusulkan nama kabinet.
"Tentu di antara TKN dan bahkan TKD tidak menutup kemungkinan diminta Pak Jokowi - Amin untuk membantu dalam pemerintahanya, apakah posisi di kabinet atau di posisi lain itu tentu hak prerogatif beliau," tuturnya.
(Baca juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Tolak Usulan Demokrat Bubarkan Koalisi Partai)
Asrul mengatakan bahwa tugas TKN dan TKD Jokowi - Ma'ruf sudah selesai setelah KPU RI menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Tapi, menurutnya TKN dan TKD yang juga ada dalam Koalisi Indonesia Kerja, akan terus mengawal pemerintahan Jokowi, bahkan sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Dari sisi tugas tugas sudah selesai semua. Namun koalisi Indonesia Kerja tetap ada, yang terdiri dari sembilan partai dan belakangan PBB masuk. Kami tetap akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai Pemilu yang akan datang," kata Asrul.
