Butuh Pembiayaan Infrastruktur Rp20 T, Bappenas Dorong Dana Alternatif
Kebutuhan investasi infrastruktur di Asia terus meningkat. Meski demikian, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ada selisih investasi infrastruktur (infrastructure gap) Indonesia periode 2005-2015 mencapai US$1,5 triliun atau sekitar Rp20,25 triliun.
Karenanya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pertumbuhan investasi infrastruktur melalui sejumlah skema pendanaan alternatif. "Beberapa skema pendanaan alternatif yang bisa didorong seperti melalui kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA),” ujar Menteri Bambang dalam dalam keterangan resmi di London, Inggris, Jumat (5/7).
(Baca: Ibu Kota Pindah keluar Jawa, Ini Efek Berantai bagi Kemajuan Ekonomi)
Lebih lanjut, dia juga menyatakan infrastruktur pendukung transportasi ditargetkan meningkat signifikan pada 2024. Infrastruktur tersebut di antaranya total 20 bandara baru, jalur kereta baru sepanjang 1.350 kilometer (kumulatif), dan konstruksi jalan baru sepanjang 3.000 kilometer (kumulatif), serta konstruksi jalan tol baru yang juga sepanjang 3.000 kilometer (kumulatif).
“Investasi infrastruktur tersebut tentunya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar mampu menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada 2045," ujarnya.
Selain itu, rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang juga menjadi fokus pembangunan pemerintah ke depan, diharapkan bisa memicu pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan Indonesia-sentris dengan mendorong pemerataan.
(Baca: Bappenas: Pinjaman Rp 700 M dari Bank Dunia untuk Pembangunan Kota )
Asian Development Bank (ADB) sebelumnya mengatakan, kebutuhan investasi infrastruktur di Asia terus meningkat. Besaran investasi infrastruktur bagi 25 negara di Asia, termasuk Indonesia, ditaksir mencapai US$ 1,34 triliun per tahun. Sehingga bisa diproyeksikan kebutuhan total investasi mencapai US$ 20,1 triliun untuk periode 2016-2030.
Dari angka estimasi US$ 1,34 triliun tersebut, jumlah investasi yang mampu dicukupi dari kawasan Asia sendiri bisa mencapai US$ 881 miliar. Sehingga terdapat selisih kebutuhan investasi infrastruktur sebesar US$ 459 miliar.
Sementara untuk kebutuhan investasi infrastruktur sosial hampir ekuivalen dengan infrastruktur ekonomi. ADB memperkirakan selisihnya mencapai US$ 448 miliar per tahun.
