Jokowi Setuju Tambah Modal LPEI Rp 2,5 Triliun untuk Genjot Ekspor

Penulis: Sorta Tobing

8/7/2019, 14.56 WIB

Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah yang mengatur penambahan modal LPEI pada 25 Juni lalu. Sumber dananya berasal dari APBN 2019.

Jokowi tambah modal LPEI
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan keputusan untuk menambah penyertaan modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 2,5 triliun. Tujuannya, untuk meningkatkan ekspor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan keputusan untuk menambah penyertaan modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 2,5 triliun. Dalam keterangan Sekretariat Kabinet melalui situs resminya, Senin (8/7), Jokowi telah menandatangani PP yang mengatur hal itu pada 25 Juni lalu.

Tujuan menambah modal LPEI sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong ekspor nasional. PP Nomor 44 Tahun 2019 itu menyebutkan, sumber tambahan dananya akan berasal dari APBN 2019.

Dalam pasal 2 ayat 2 tertulis, alokasi dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI. “Sisanya, Rp 1 triliun untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah kepada LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikain bunyi pasal tersebut.

PP itu berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 Juni 2019, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Jokowi juga mengeluarkan PP Nomor 43 Tentang 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional yang berlalu pada 25 Juni lalu. Aturan ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional.

(Baca: Kadin Minta Pemerintah Dorong UKM Jadi Eksportir Baru)

Strategi pembiayaan ekspor nasional akan diarahkan pada kegiatan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Sasarannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah; usaha menengah berorientasi ekspor yang penjualannya sebesar Rp 50 juta-Rp 500 miliar per tahun; koperasi; serta pelaku usaha lainnya yang memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 500 miliar.

Menurut PP itu, LPEI akan menyediakan fasilitas dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. LPEI juga bisa melakukan kegiatan jasa konsultasi, restrukturisasi, reasuransi, serta penyertaan modal. “LPEI dapat menjalankan peran mengisi ceruk pasar (fill the market gap),” bunyi pasal 16 ayat 3 PP itu.

Aturan ini juga menegaskan, fasilitas dan kegiatan sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada pelaku ekspor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, fasilitasnya dapat juga diberikan kepada badan usaha yang baru dibangun atau dalam masa rintisan (startup).

Untuk menunjang perannya dalam pelaksanaan pelaksanaan ekspor nasional, LPEI dapat melakukan transaksi pasar uang; menerima dan melaporkan devisa hasil ekspor; serta melakukan lindung nilai (hedging) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain bertindak sebagai bank ekspor-impor (eximbank), LPEI juga dapat bertindak sebagai export credit agency bagi negara, melalui kerja sama dengan eximbank dan export credit agency negara lain.

(Baca: Incar 3 Kawasan, Pemerintah Dorong Ekspor Industri Strategis )

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan