Asosiasi Berharap Aturan IMEI Tidak Merugikan Operator

Penulis: Cindy Mutia Annur

Editor: Desy Setyowati

15/7/2019, 15.00 WIB

ATSI mengatakan, belum ada pembahasan secara rinci mengenai investasi perihal peralatan sinkronisasi data IMEI.

ATSI berharap, aturan IMEI tidak merugikan operator.
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Ilustrasi, pedagang memeriksa nomor identitas ponsel (IMEI) dagangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2019). ATSI berharap, aturan IMEI tidak merugikan operator.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (ATSI) menyatakan, seluruh anggotanya mendukung aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) guna menghilangkan peredaran ponsel ilegal. Namun, Ketua ATSI Ririek Adriansyah berharap, regulasi ini tidak merugikan operator.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengkaji dampak dari aturan IMEI secara komprehensif. “Itu (investasi alat untuk memblokir IMEI) juga harus dilihat, karena jangan sampai membebani industri (telekomunikasi) secara berlebihan," katanya, di Jakarta, Senin (15/7).

Investasi tersebut dibutuhkan karena perusahaan telekomunikasi dilibatkan dalam sinkronisasi data IMEI. Sebab, ada lima sumber data yang bakal dikaji Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir IMEI.

(Baca: Kominfo Siapkan Tujuh Hal Sebelum Berlakukan Aturan IMEI)

Kelima sumber itu di antaranya Tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor dan lokal, data dump operator seluler, ponsel yang dibeli di luar negeri (hand carry), dan stok pedagang. TPP impor merupakan data IMEI yang sudah ada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang diperoleh dari importir resmi.

Sedangkan dump operator seluler merupakan data IMEI yang sudah tercatat di operator seluler, karena ponsel menggunakan kartu sim (sim card). Begitu diaktifkan dan dipasang kartu sim, IMEI  pada ponsel otomatis terekam oleh operator. Data inilah yang harus diharmonisasikan dengan milik pemerintah melalui sistem informasi basis data IMEI nasional (SIBINA).

Ririek berharap, peralatan yang dibutuhkan untuk sinkronisasi data ini tidak membebani perusahaan telekomunikasi. Sejauh ini, kata Ririek, belum ada pembahasan detail mengenai investasi perihal peralatan tersebut.

(Baca: Asosiasi Sebut 20% Ponsel yang Beredar di Indonesia Ilegal)

Selain itu, ia berharap agar aturan IMEI melindungi kepentingan masyarakat. Sebab, ada beberapa masyarakat yang sudah telanjur membeli ponsel ilegal sehingga nomor IMEI-nya tidak terdaftar. "Ini yang harus dibicarakan," katanya. 

Di satu sisi, ia mendukung kebijakan tersebut karena bisa meningkatkan pendapatan negara. “Perlu dianalisa secara komprehensif, bagaimana (skema) yang paling bagus untuk bisa dimaksimalkan, tidak hanya untuk negara tapi juga masyarakat,” kata dia.

Rencananya, aturan IMEI akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Namun, regulasi tersebut belum tentu langsung diimplementasikan. Sebab, ada tujuh hal yang harus disiapkan pemerintah yang diwakili Kementerian Kominfo, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

(Baca: Pentingnya SIBINA, Sistem Data IMEI Penentu Pemblokiran Ponsel)

Reporter: Cindy Mutia Annur

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan