Jokowi Meminta Para Menteri Mengantisipasi Kekeringan

Penulis: Michael Reily

Editor: Desy Setyowati

15/7/2019, 19.00 WIB

Jokowi menyebutkan ada enam daerah yang rawan mengalami kekeringan.

Jokowi meminta para menteri mengantisipasi kekeringan
ANTARA FOTO/Seno
Ilustrasi, puluhan hektare lahan pertanian di Desa Tanjung Pecinan, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, retak akibat musim kemarau dan tidak adanya air saluran irigasi sehingga terancam gagal panen. Jokowi meminta para menteri mengantisipasi kekeringan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri untuk mengantisipasi musim kemarau panjang supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut. Dia menyebutkan, ada enam daerah yang terancam kekeringan.

Keenam daerah tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Kekeringan akan mencapai puncaknya pada Agustus sampai September," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Data tersebut mengacu pada laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ada tiga status kekeringan atau tanpa hujan, yaitu waspada (21 hari), siaga (31 hari), dan awas (61 hari).

(Baca: Kementerian PUPR Siapkan Strategi untuk Antisipasi Kekeringan)

Karena itu, Jokowi para pemangku kebijakan terkait untuk mengantisipasi kekeringan. "Saya minta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan," katanya.

Dia meminta agar suplai air bersih untuk keperluan rumah tangga maupun pertanian tersedia. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko gagal panen. Salah satu caranya, bisa dengan memodifikasi cuaca dan membangun sungai bor.

Secara khusus, dia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk memantau dan mengendalikan potensi titik panas di Indonesia. "Kami harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa diantisipasi, dihindari," kata Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebutkan luas lahan yang gagal panen atau puso akibat kekeringan mencapai 9.358 hektare hingga 4 Juni lalu. Ada sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan.

(Baca: Musim Kemarau, Harga Cabai Naik Dua Kali Lipat)

Secara total, dampak kekeringan tahun ini seluas 102.746 hektare. Daerah yang mengalami puso atau gagal panen terluas ialah Jawa Timur, 5.069 hektare. Disusul oleh Jawa Tengah seluas 1.893 hektare, Yogyakarta 1.757 hektare, Jawa Barat 624 hektare dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 15 hektare.

Daerah yang mengalami kekeringan meliputi Jawa Timur 34.006 hektare, Jawa Tengah 32.809 hektare, Jawa Barat 25.416 hektare, Yogyakarta 6.139 hektare, Banten 3.464 hektare, NTB 857 hektare, dan NTT 55 hektare.

Kementerian Pertanian memanfaatkan 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 unit irigasi perpompaaan untuk mengantisipasi kekeringan. Kementerian ini juga akan memprioritaskan dan mengawal pemanfaatan air sebagai suplesi pada lahan yang kekeringan.

Meski begitu, Kementerian Pertanian akan mengidentifikasi sumber air alternatif dengan sistem perpompaan dan irigasi air tanah dangkal. Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) juga ditingkatkan menjadi 93.860 unit pompa air. Khusus pada daerah terdampak kekeringan, pompa air yang digunakan mencapai 19.999 unit.

(Baca: Masuk Musim Kemarau, Bulog Klaim Stok Beras Cukup Sampai Akhir Tahun)

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha