Kementerian BUMN Mengaku Akan Rombak Manajemen 5 Perusahaan BUMN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara soal perintah kepada perusahaan-perusahaan pelat merah untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam rapat tersebut, salah satu agendanya yaitu pergantian pengurus perusahaan.
Menurut Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, perintah ini hanya untuk lima perusahaan yang telah go public. Dari kelimanya, empat di perbankan, yakni PT Bank Mandiri (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Satu perusahaan di industri migas, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGAS).
Gatot mengungkapkan, tujuan pertama diselenggarakannya RUPSLB yaitu untuk melihat kinerja laporan keuangan selama semester pertama 2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan. Sedangkan agenda lainnya, masing-masing perusahaan bisa mengusulkan agenda tambahan. "Untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond," kata Gatot melalui siaran resminya, Kamis (18/7).
(Baca: Seluruh Saham BUMN Karya Naik Usai Jokowi Ungkap Fokus Infrastruktur)
Menurut Gatot, langkah-langkah ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan. Proses RUPSLB pun harus dilakukan sesuai aturan pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sementara ini, baru PGN yang menyampaikan rencana RUPSLB melalui keterbukaan informasi di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). RUPSLB PGN akan digelar pada 30 Agustus 2019 dengan dua agenda utama yakni evaluasi kinerja perseroan sampai dengan semester pertama 2019 dan perubahan susunan pengurus perseroan.
Sementara itu, empat bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum menyampaikan rencana RUPSLB melalui keterbukaan informasi BEI.
(Baca: Total Setoran Dividen Bank BUMN Rp 18,5 Triliun, yang Terbesar BRI)
Sebelumnya, kabar Menteri BUMN Rini Soemarno akan merombak pejabat sejumlah BUMN secara besar-besaran ramai diperbincangkan oleh publik. Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto, misalnya, sempat meminta Kementerian BUMN untuk menunda bongkar-pasang tersebut.
Dia menyarankan perubahan di jajaran direksi atau komisaris menunggu pengumuman Menteri BUMN yang baru dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua nanti. Pertimbangannya, pergantian menteri kerap diikuti perombakan jajaran di perusahaan pelat merah.
