Ada Masalah Hukum, Lelang Wilayah Tambang Latao Ditunda

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Sorta Tobing

19/7/2019, 16.18 WIB

Apabila belum ada keputusan dari pengadilan, maka Kementerian ESDM tak dapat melelang wilayah tambang Latao, Sulawesi Utara.

lelang wilayah tambang
Donang Wahyu|KATADATA
Ilustrasi. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini belum bisa melelang Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) Latao, yang terletak di Sulawesi Utara karena terganjal masalah hukum.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini belum bisa melelang Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) Latao, yang terletak di Sulawesi Utara. Penyebabnya, WIUPK tersebut terganjal masalah hukum.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid Agung menjelaskan terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di WIUPK Latao. Namun, IUP perusahaan itu dicabut oleh pemerintah daerah karena alasan tertentu. Kemudian, perusahaan tersebut menuntut pemda karena telah mencabut izinnya.

"Saya belum tahu persis permasalahannya seperti apa. Tapi yang saya tahu masih bergulir di pengadilan," katanya, kepada Katadata.co.id, Jumat (19/7).

Wafid mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kasus yang sedang berjalan. Apabila belum ada keputusan dari pengadilan, maka WIUPK Latao tidak bisa dilelang.

(Baca: Ombudsman Akan Gelar Pemeriksaan Khusus Maladministrasi Lelang Tambang)

Selain WIUPK Latao, hal yang sama juga terjadi dengan WIUPK Suasua. Sayangnya, Blok Suasua sudah memasuki tahap lelang. Wafid mengatakan , permasalahan ini baru terdeteksi setelah Keputusan Menteri ESDM untuk melelang wilayah tersebut terbit. "Awalnya, tidak ada indikasi, tapi setelah Kepmen terbit, baru muncul masalah-masalahnya," katanya.

Namun, ia memastikan proses lelang Blok Suasua lelang tetap berjalan. Pihaknya akan terus memantau perkembangan proses hukumnya.

Alhasil, hingga saat ini baru ada satu blok tambang yang berhasil dilelang oleh Kementerian. Padahal, target tahun ini mencapai 15 blok. Sebanyak enam blok berasal dari pusat dan sembilan blok lainnya berasal dari daerah.

Permasalahan hukum tersebut juga mengakibatkan investasi sektor minerba jadi terhambat. "Jelas menghambat. Seharusnya ada dana Kompenasi Data Informasi (KDI) yang masuk, tapi ini tertunda," kata dia.

Blok Suasua merupakan WIUPK dengan komoditas nikel dan memiliki luas lahan 5.899 hektare (ha). Untuk pendaftaran dan persyaratan lelang diumumkan dalam jangka waktu 20 hari kerja, terhitung sejak 8 Juli 2019. Nilai KDI blok ini sebesar Rp 984,85 miliar.

Sedangkan, Blok Latao terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah tambang Latao memiliki luas 3.148 hektare dan menghasilkan nikel. Adapun, KDI wilayah ini sebesar Rp 414.8 miliar.

(Baca: Pemenang Lelang Wilayah Tambang Matarepe dan Bahadopi Masih Tak Jelas)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN