Proyek Tujuh Ruas Jalan Tol Baru Akan Dilelang Tahun Ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang proyek tujuh ruas jalan tol baru tahun ini. Hal ini sebagai upaya melanjukan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang jalan tol ini untuk mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Dengan skema KPBU, pemerintah mengatasi ketimpangan pendanaan infrastruktur, terutama darii ketepatan waktu penyelesaiannya," ujarnya, pada keterangan pers, Minggu (21/7).
Dari lelang jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol akan menyerap investasi sebesar Rp 151,13 triliun. Adapun tujuh ruas jalan tol tersebut yaitu, jalan Tol Semanan-Balaraja sepanjang 31,9 kilometer (km), Kamal-Teluknaga-Rajeg sepanjang 38,6 km, akses menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 kilometer.
Kemudian, Gedebage-Tasikmalaya- Cilacap sepanjang 18,4 km, Yogyakarta-Bawen sepanjang 77 kilometer, Solo- Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 kilometer, dan Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 kilometer.
(Baca: Infrastruktur yang Mendekatkan 10 Bali Baru)
Dari tujuh ruas tol tersbut, jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Sedangkan ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain.
Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun sebagian konstruksi jalan tol.
Ia menyatakan investasi swasta sangat dibutuhkan karena pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terabatas. "VGF dan dukungan pendanaan APBN bisa meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol," ujar Danang.
Adapun kemampuan APBN tahun 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.
