Negara Hadir untuk Pekerja Migran melalui Layanan Terpadu Satu Atap

Tim Publikasi Katadata

24/7/2019, 18.27 WIB

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Kemnaker
Katadata

JAKARTA –  Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa diskriminasi.

 

Dalam era global, WNI bebas untuk melakukan migrasi, termasuk migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan dan pendekatan layanan migrasi ke luar negeri bagi seluruh masyarakat.

 

Sama seperti semua warga negara di Tanah Air yang wajib dilindungi, pekerja migran yang jauh di mata pun tetap harus merasakan hadirnya tangan negara melalui perlindungan yang memadai.

 

Perlindungan terhadap pekerja migran ini sangat penting, karena sejarah membuktikan hampir sepanjang masa selalu saja ada masalah terkait pekerja migran. Mulai dari pemberangkatan ilegal atau non-prosedural yang mengeruk banyak uang dari calon pekerja migran, penempatan yang tak sesuai janji, hingga jeratan masalah hukum di negara tujuan. Karena itu, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, perlindungan terhadap pekerja migran ini mendapat perhatian lebih besar.

 

Pada 25 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat  dan pemerintah pun mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengemban amanat untuk memberikan perlindungan lebih kepada pekerja migran sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.  Adapun perlindungan yang dimaksud adalah upaya untuk untuk melindungi kepentingan pekerja migran dan keluarganya agar haknya selalu terjamin dan terpenuhi.

 

Satu hal yang menonjol dari UU baru ini adalah amanat perlindungan lebih total, yakni sejak sebelum, selama, dan setelah pulang dari bekerja di luar negeri. Sementara UU sebelumnya lebih menekankan pada perlindungan di aspek penempatan tenaga kerja saja.

 

Paradigma baru perlindungan pekerja migran juga tampak pada komitmen pemerintah yang berusaha hadir setiap saat dibutuhkan pekerja migran, dengan melibatkan pemerintah daerah. Penguatan peran negara, baik di tingkat pusat dan daerah, menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan penghormatan hak asasi manusia.

 

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa berbeda tataran satu sama lain. Misalnya, pemerintah pusat mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penempatan pekerja migran.

 

Pemerintah kabupaten/kota bertugas melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran kepada pemprov. Di tingkat pemerintahan desa, tugasnya adalah memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia.

 

Pembagian tugas ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di semua tingkatan yang  terdesentralisasi. Dengan peran dan tanggung jawab yang berjenjang dari tingkatan desa, pemkab/ pemkot, pemprov dan pemerintah pusat, maka ada mekanisme koordinasi yang efektif sehingga tidak ada tumpang tindih tanggung jawab.

 

Pelibatan pemerintah daerah ini tampak nyata dalam lembaga terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk pemerintah Indonesia di berbagai daerah mulai tahun 2015. LTSA merupakan layanan untuk pekerja migran dalam pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, serta penyediaan jaminan sosial secara terintegrasi dan terbuka.

 

Melalui LTSA, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan ketenagakerjaan yang terhimpun dalam satu atap sehingga memudahkan pihak yang membutuhkan. LTSA dikonsentrasikan untuk pelayanan calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia. Pendeknya, lembaga ini memberikan seluruh layanan terkait pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia.

 

Namun, LTSA tidak melayani perizinan, pendaftaran, maupun perubahan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), rekomendasi pencairan deposito, serta pengesahan peraturan perusahaan. Perizinan disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada.

 

Bersama pemerintah pusat, LTSA melakukan perekrutan serta mempersiapkan pelayanan persyaratan administratif. Sementara pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi kepada calon pekerja migran Indonesia.

 

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ketenagakerjaan hanya perlu datang ke ruangan LTSA. Dia akan dilayani petugas resepsionis, untuk selanjutnya diarahkan ke petugas, sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan.

 

LTSA ini terdiri dari berbagai unsur instansi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP3TKI, dan perbankan. Masing-masing instansi tersebut memberikan tugas pelayanan sesuai fungsi layanan di LTSA.

 

Sejatinya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi peraturan mengenai LTSA sejak 2014 dengan disahkannya Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 Bab IV pasal 40. Namun, LTSA baru dapat direalisakan di tahun 2015.

 

Pada tahun 2015 tersebut, Kemnaker sudah menginisiasi tiga lokasi LTSA, yaitu Kabupaten Gianyar, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan segala keterbatasannya.  Setahun kemudian, lahirlah Permenaker Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan LTSA. Permen tersebut mengatur khusus mengenai LTSA.

Menyadari bahwa LTSA memberikan dampak positif bagi pekerja migran, pada tahun 2016 dibentuk kembali sebanyak enam LTSA di enam lokasi. Keenamnya ada di Provinsi  Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau), Kabupaten  Kupang, Kabupaten  Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Nunukan.

 

Selanjutnya, pada 2017, berbarengan dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terbentuklah 14 LTSA di 14 lokasi kabupaten/kota. Setahun kemudian, ditambah lagi sembilan lokasi LTSA.

 

Dengan demikian, selama kurun 2015-2018, pemerintah telah membangun 32 LTSA dari target 52 LTSA di daerah kantong-kantong pekerja migran di seluruh Indonesia. Tak lagi terpusat di kota besar atau ibu kota, kini LTSA dapat dijangkau calon pekerja migran dengan lebih mudah dan dekat.

 

“Senang sekali sekarang sudah ada LTSA di Pati, jadi kami tidak perlu jauh-jauh ke Semarang. Hemat uang, hemat waktu, dan data kita bisa diproses dengan lebih cepat,” kaata Nurini, salah seorang calon pekerja migran dari Pati, saat ditemui di peresmian LTSA Pati, Januari 2018 silam.

 

Sementara Budi Setiawan, yang ditemui di LTSA Kabupaten Lombok Tengah, merasa jauh lebih nyaman. “Saya merasa lebih aman, nyaman, dan cepat dibanding dulu. Dulu harus ke Mataram, buang-buang duit. Sekarang Alhamdulillah ya, lebih nyaman pokoknya,” kata dia.

 

Satu hal yang dirasa paling membantu dengan kehadiran LTSA ini adalah efisiensi waktu. Sebab, segala urusan dapat diselesaikan di satu tempat, tak perlu mondar-mandir ke bank, imigrasi, atau kepolisian sendiri-sendiri karena semua sudah ada di LTSA.

 

“Jadi kita enggak usah keliling-keliling urus paspor, asuransi, bank. Semua sudah ada di sini. Kalau biasanya makan waktu semingguan, sekarang cukup 2-3 hari saja. Terima kasih, kami sangat terbantu,” kata Baidesy Apriyana, calon pekerja migran dari Lombok Tengah.

 

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, sebelumnya mengatakan perlunya sosialisasi aktif dari aktor lokal, seperti pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga desa, serta tokoh agama. “Layanan Terpadu Satu Atap ini sebagai perwujudan bahwa negara dengan mendatangi dan memberikan pelayanan untuk rakyat,“ katanya. 

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha