Tarik Menarik Wacana Bergabungnya Gerindra di Koalisi Jokowi
Di tengah hangat wacana bergabungnya Gerindra dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Jokowi membuat pernyataan mengenai kekuatan koalisi. Jokowi menilai kekuatan koalisi sudah cukup saat acara pembubaran TKN di Restoran Seribu Rasa di Menteng, Jakarta, Jumat (26/7).
"Kalau ditanya kekuatan sudah cukup, saya jawab sudah cukup," kata Jokowi.
Saat ini terdapat lima partai politik koalisi pengusung Jokowi yang mendapat kursi di DPR. Kelima partai politik yakni PDI-P, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem yang menguasai sekitar 60% kursi di DPR.
(Baca: Jokowi Akan Bahas Susunan Kabinet Bersama Pimpinan Parpol Koalisi)
Partai koalisi cenderung menutup pintu bagi parpol lain yang pernah mengusung Prabowo-Sandiga Uno. Namun, konfigurasi ini berubah setelah Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri bertemu dengan Prabowo. Kedua tokoh dipertemukan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang dikenal sebagai orang kepercayaan Megawati.
Usai pertemuan dengan Prabowo pada Rabu (24/7), Megawati menyatakan menyerahkan keputusan penambahan koalisi kepada Jokowi. "Karena pada beliaulah hak prerogatif itu ada, bukan pada saya. Kalau usul dan saran, saya bisa sampaikan,” kata Megawati.
(Baca: Budi Gunawan Jadi Perantara dalam Pertemuan Prabowo dan Megawati)
Saat pertemuan Megawati dan Prabowo berlangsung, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh malah menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepada media, Surya menyinggung potensi dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024.
Dua hari sebelum pertemuan itu, Surya juga mengumpulkan empat parpol koalisi Jokowi membahas kemungkinan bergabungnya Gerindra. Ketika itu, Sekjen Nasdem, Johny G Plate menyebutkan partai koalisi Jokowi - Ma'ruf itu sudah terlalu banyak dan sepakat untuk tidak menambah barisan partai koalisi yang baru.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Loedwijk F Paulus pun menganggap kekuatan parpol pendukung Jokowi sudah cukup. Namun, dia menyerahkan keputusan itu pada hasil pertemuan seluruh ketua umum partai koalisi dengan Presiden Jokowi.
"Bagaimana ke depan tentunya dalam konteks koalisi terkait para Ketum partai lain, tapi terkait kabinet ya tergantung dengan beliau (Jokowi) sendiri, tim pak Jokowi siapa yang masuk dan tidak," katanya.
(Baca: Jelang Pembubaran TKN, Jokowi: Belum Ada Penambahan Koalisi)
Tak semua parpol memang menutup pintu masuknya parpol baru. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Arsul Sani, menyatakan bila pun ada penambahan koalisi, hanya perlu satu dari empat parpol yang pernah mendukung Prabowo-Sandi.
“Anggota koalisi kemungkinan tidak bertambah. Bila pun bertambah, paling satu. Karena butuh menguatkan check and balance di DPR," kata Arsul.
Terdapat empat partai politik yang pernah mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat. Saat ini, hanya PKS yang telah menyatakan bakal menjadi oposisi.
Mantan Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN), Moeldoko, menyatakan tim koalisi Jokowi meski memiliki perbedaan pendapat, namun cukup solid. Dia juga menilai masih terdapat peluang penambahan parpol pengusung Jokowi meski untuk itu perlu pembicaraan khusus yang memakan waktu. “Kalau bisa diperkuat lagi kenapa tidak?" kata Moeldoko.
Jokowi akan membahas secara khusus wacana bergabungnya Gerindra dengan pimpinan parpol koalisi. Dia membantah gerbong koalisi kini mengalami keretakan terkait dengan perbedaan di antara parpol pengusungnya. "Koalisi tetap rukun rukun saja, lebih solid dari yang sebelumnya," katanya.
(Baca: Peneliti: Tim Jokowi-Maruf dapat Tawarkan Tiga Opsi untuk Gerindra)
