Alasan-alasan Mengapa Pemimpin Daerah Sering Menolak Kajian Ilmiah

JAKARTA – Kepala Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengungkapkan, tidak banyak pemimpin daerah yang terbuka terhadap hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah. Kota Surabaya beruntung karena memiliki Tri Rismaharini sebagai wali kota.

“Surabaya sangat beruntung punya Bu Risma karena memiliki perangai ilmiah, yaitu semua kebijakan yang ada tidak berbasiskan bukan hanya opini dan ideologi, tapi berbasiskan riset, terbuka untuk hasil-hasil riset dan hal-hal baru,” kata Teguh dalam acara forum publik bertajuk “Mencari Model dan Pengelolaan Dana Riset untuk Indonesia” di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

Forum ini merupakan hasil kerja sama antara Katadata dan Knowledge Sector Initiative (KSI) yang didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia. Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, forum ini juga menghadirkan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, Kepala Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Associate Professor at Division of Economics, Nanyang Technological University, Singapura, Yohanes Eko Riyanto, dan Chief of Data Officer OVO Vira Shanty.

Menurut Teguh, ini menjadi salah tantangan di Indonesia mengapa hasil riset tidak bisa ditransformasikan menjadi kebijakan, yang membuat para peneliti merasa frustasi. Banyak sekali hasil riset yang sebenarnya bagus tapi tidak ditransformasikan ke dalam kebijakan. Padahal, kajian itu seharusnya ini bisa digunakan untuk suatu perbaikan, tapi malah menghadapi jalan buntu antara periset dan pengambil kebijakan.

“Dari sekian banyak pemimpin di Indonesia ini, tidak banyak pemimpin seperti Bu Risma yang memiliki perangai ilmiah. Artinya, terbuka dengan hasil riset dan ada evaluasi sebelum dan sesudah proses pengambilan kebijakan,” Teguh menambahkan.

Teguh menjelaskan, penolakan dari pemimpin daerah bisa jadi karena ada kelemahan dari dunia kampus, yakni masalah komunikasi yang lemah, bagaimana bisa menyampaikan sesuatu yang baik ke yang non-akademis dengan bahasa yang mudah. Ada masalah science communications yang tidak mudah dimengerti oleh orang awam, bagaimana dunia akademis mampu membahasakan hasil-hasil riset dengan bahasa sederhana, sehingga para pembuat kebijakan itu bisa memahami.

Selain itu, para pembuat kebijakan biasanya membutuhkan penelitian atau kajian yang kredibel, relevan, dan yang implementasinya tidak mahal. Sementara yang paling tidak dipahami oleh dunia kampus adalah evidence base menjadi kebijakan itu adalah sebuah proses. Kadang kampus tidak sabar mengawal proses suatu kajian atau studi menjadi sebuah kebijakan, karena di situ ada proses yang tidak disampaikan dengan baik, yang mudah dimengerti dan meyakinkan para pengambil kebijakan.

“Kalau Bu Risma kan sangat enak, sangat terbuka dengan hal-hal baru. Tapi kan tidak banyak pemimpin yang seperti Bu Risma, karena mereka tidak tahu hasilnya seperti apa. Sementara proses adopsi sebuah penelitian menjadi kebijakan itu sebuah proses yang harus dikawal,” kata Teguh.

Teguh menambahkan yang juga tidak banyak dipahami kalangan akademis adalah keputusan mengambil suatu kebijakan itu tidak berdasarkan evidence, karena ada unsur wisdom atau politik.