Evaluasi Listrik Mati, Luhut Minta Direksi PLN Dijabat Orang Teknis
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya diisi oleh orang-orang yang mengerti teknis kelistrikan, bukan diisi oleh orang-orang yang hanya mengerti masalah keuangan. Dengan begitu, kondisi kelistrikan Indonesia bisa lebih kondusif.
Hal tersebut disampaikan Luhut terkait mati listrik pada sebagian Pulau Jawa yang terjadi pada Minggu (4/8). Dirinya pun menyayangkan kejadian pemadaman listrik tersebut. "Saya pikir peran PLN tidak hanya diisi oleh orang-orang yang mengerti masalah finance saja. Jadi harus balik lagi ke major dia, masalah teknis kelistrikan," ungkapnya dalam acara dengan tajuk 'Tea Time With Wartawan' di kantor Kementrian Kemaritiman, Jakarta, pada Senin (5/8).
Menurutnya, perlu ada evaluasi mendasar agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Salah satu caranya dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) . "Mungkin BPPT akan kami minta lakukan audit dalam konteks kejadian kemarin," ujarnya.
(Baca: Para Pedagang yang Menangguk Untung saat Listrik Mati Massal)
Lebih lanjut Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan gangguan kelistrikan yang membuat sebagian wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman total. Apalagi mati listrik telah mengganggu jalannya sarana transportasi publik seperti MRT dan KRL.
Luhut pun mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan PLN untuk segera melalukan evaluasi besar-besaran terkait mati listrik yang terjadi kemarin. "Saya kira jangan sampai jangan sampai kejadian seperti ini lagi," ujar Luhut.
Pada Senin (5/8) pagi, Presiden Jokowi secara khusus mendatangi Kantor Pusat PLN di Jalan Trunojoyo, Jakarta, demi mendapatkan penjelasan dari PLN terkait pemadaman listrik total yang terjadi di sebagian Pulau Jawa. Jokowi datang sekitar pukul 08.45 WIB bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dalam lawatannya tersebut, Jokowi menegaskan agar PLN punya tata kelola risiko dalam menghadapi gangguan sistem kelistrikan seperti yang terjadi kemarin. "Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian pada 2002 di Jawa dan Bali, 17 tahun lalu. Semestinya itu bisa dipakai sebagai pelajaran kita bersama," katanya.
(Baca: Video: Presiden Peringatkan Direksi PLN Soal Pemadaman Listrik)
