Rudiantara Proyeksi Operator Rugi Rp 100 Miliar Akibat Listrik Mati
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara memperkirakan, operator rugi Rp 100 miliar akibat listrik mati sekitar 12 jam kemarin (4/8). Sebab, kira-kira 25% Base Transceiver Station (BTS) tidak berfungsi.
BTS membutuhkan pasokan listrik untuk bisa menyediakan layanan komunikasi. Sepengetahuan Rudiantara, operator hanya menggunakan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk menyediakan energi cadangan pada BTS di wilayah pinggiran DKI Jakarta. Padahal, alat itu hanya bisa memasok listrik hingga empat jam.
"Kalau di pusat dan hub, tidak ada BTS yang bermasalah. Maka, listrik di perkantoran atau mal tidak mati. Yang bermasalah hanya di ujung (DKI Jakarta) karena pakai UPS," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).
(Baca: Cara XL Axiata dan Telkomsel Antisipasi Pemadaman Listrik Bergilir)
Rudiantara menghitung, pendapatan operator sekitar Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun selama setahun. Jika 25% BTS tidak berfungsi akibat listrik mati, ia memperkirakan perusahaan telekomunikasi merugi Rp 100 miliar.
Secara total, ada 137.675 BTS di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Ia mencatat, 5.975 BTS mengalami gangguan karena ketiadaan pasokan listrik kemarin. Rinciannya, 5.263 unit di Jabodetabek dan 712 di Jawa Barat yang belum beroperasi.
Dia mengungkapkan, BTS Telkomsel yang paling banyak tidak berfungsi, yakni 51.382 unit. Lalu, 34.953 milik XL Axiata dan 30.882 kepunyaan Indosat tergganggu akibat listrik mati.
Saat ini, jumlah BTS yang tidak beroperasi menurun. Rinciannya, 1.667 milik Telkomsel, 993 kepunyaan XL Axiata, dan 781 dari Indosat.
(Baca: Pasca-Listrik Mati, Jaringan Indosat dan Telkomsel Berangsur Pulih)
Karena itu, menurut Rudiantara pemerintah mesti terbuka terhadap perusahaan penyedia listrik asing. Hal ini dalam rangka menyambut industri 4.0, terutama pusat data digital. Sebab, pusat data standar internasional harus punya pasokan listrik dari dua perusahaan berbeda.
Namun, dia mengaku belum ada pembicaraan lebih jauh tentang keterbukaan pemerintah terhadap penyedia listrik asing. Apalagi, kebijakan terkait hal itu berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Di wilayah tertentu, harus ada kesempatan untuk pemasok listrik selain PLN,” katanya.
(Baca: Layanan Komunikasi, Bank, KRL Lumpuh Lebih 6 Jam Akibat Listrik Mati)
