Hingga 2019, Kemnaker Bangun 402 Desmigratif
Surakarta -Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 402 Desa Migran Produktif (Desmigratif) sejak 2016, sebagai upaya perlindungan pekerja migran beserta keluarganya. "Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI ataupun PMI dan anggota keluarganya," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar dalam acara Forum Bakohumas Kemnaker di Surakarta, Rabu (7/8). Desmigratif bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Khairul menjelaskan, Desmigratif adalah upaya pemerintah untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya sejak dari desa. Program ini menuntut peran aktif hingga satuan unit pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa, dalam menyediakan layanan informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga pendidikan anak-anak pekerja migran. Ia mengajak seluruh pihak, dari lintas kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk memberi perhatian lebih terhadap program tersebut. "Sudah saatnya kita bersama-sama bersinergi, berinteraksi melihat (Desmigratif) ini sebagai program bersama," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan program Desmigratif bermanfaat besar bagi pekerja migran dan keluarganya. Sayangnya, program Desmigratif belum cukup dikenal oleh masyarakat. Untuk itu, ia meminta lintas pemerintahan, baik di pusat dan daerah, maupun masyarakat umum, perlu turut serta mendesimenasikan Desmigratif. "Sehingga daerah-daerah lain yang cukup banyak pekerja migrannya dapat mencontoh dan pada akhirnya perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan," kata Niken.
Ia menilai melalui program Desmigratif, permasalahan pekerja migran dapat diminimalisir, karena, program Desmigratif menyasar langsung desa kantong pekerja migran. "Sebelum calon pekerja migran berangkat, mereka perlu sekali mengetahui aturan-aturan agar mereka tidak tertipu calo sehingga mereka tidak terlantar," terang Niken.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, menambahkan, program Desmigratif memiliki empat pilar. Salah satunya adalah layanan migrasi yang mencakup layanan informasi pasar kerja luar negeri, tata cara migrasi, pelatihan, hingga informasi perwakilan RI di luar negeri. Menurutnya, salah satu penyebab lahirnya praktik percaloan dan migrasi yang tidak prosedural adalah akses informasi ke masyarakat belum sempurna. "Sehingga muncullah inisiasi ini untuk menyampaikan informasi yang harus sampai ke tangan masyarakat desa," kata Soes.
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri (PPTKLN) PPTKLN, Eva Trisiana menambahkan, International Labour Organization (ILO) atau Badan Buruh Dunia mengapresiasi program Desmigratif yang digagas pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia. "Melalui desmigratif kita prioritaskan layanan migrasi sejak di kampung halaman serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran melalui pengelolaan remintansi dan pemberdayaan ekonomi, " kata Eva.
Turut hadir dalam acara ini, Inspektur Jendral Kemnaker Budi Hartawan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih, Kepala Biro Umum Kemnaker, Sumarno, Kepala Biro Hukum, Budiman, dan Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Indyah Winasih. Selain itu hadir Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Disnakertrans Jateng Nurhidayati, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Agus Sutrisno.
