Jokowi Gelar Ratas Internal Bahas Nasib RUU Pertanahan

Penulis: Michael Reily

Editor: Agustiyanti

12/8/2019, 15.26 WIB

Pemerintah masih perlu berdiskusi terkait sikap yang akan diambil dalam pembahasan RUU Pertanahan dengan DPR.

jokowi, ratas, ruu pertanahan
(Katadata/Donang Wahyu)
Presiden Jokowi saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id. Jokowi pada hari ini menggelar ratas internal guna membahas nasib RUU Pertanahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas internal untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut RUU pertanahan saat ini sudah rampung. Kendati demikian, menurut dia, masih perlu dilakukan diskusi mendalam terkait pembahasan RUU yang kini tengah berada di meja DPR itu.

"Kami mau lihat bagaimana," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

Ia menjelaskan RUU pertanahan melibatkan banyak kementerian/lembaga. Adapun aturan pertanahan bakal banyak berkaitan dengan fenomena pertanahan yang terjadi secara umum, seperti tata ulang pertanahanan dalam reklamasi. "Tata ruang sendiri, tapi ada irisannya," ujar Moeldoko.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota Bukan Proyek Mengada-Ada)

Akhir tahun lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan RUU Pertanahan dapat rampung tahun ini.

Pembahasan RUU masih berlangsung di parlemen. "Kami sudah bahas secara bersama. Sampai sekarang yang sudah dibahas mencapai 300-an DIM (Daftar Investarisasi Masalah)," kata dia usai rapat koordinasi RUU Pertanahan baru-baru ini.

Menurutnya, jumlah keseluruhan yang dibahas mencapai 900 DIM. Dengan demikian, pembahasan saat ini sudah mencapai sepertiganya.

(Baca: Potensinya 400 Ribu Hektare, Bank Tanah Diusulkan Masuk RUU Pertanahan)

Sebelumnya, ketentuan seputar pertanahan diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, pemerintah menilai perlu perbaharauan untuk mengikuti perkembangan saat ini.

Sementara dalam aturan baru, pemerintah akan mengenalkan konsep dan hukum baru, seperti hak di bawah tanah dan di atas tanah. "Kan tidak ada dasar hukumnya sekarang, cuma penafsiran menteri aja," terang dia.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN