Pakar Sebut Amendemen UUD Jadi Celah Parpol Dikte Presiden
Wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dikhawatirkan jadi agenda partai politik untuk mendikte presiden terpilih. Apalagi, isu perubahan konstitusi bergeser menjadi kekhawatiran pemilihan presiden kembali ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dosen Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan tidak ada urgensi berlebih dalam amendemen UUD 1945 hingga menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Feri mengendus adanya tujuan lain dalam wacana tersebut.
Ia menjelaskan selama ini presiden memiliki kepercayaan diri lantaran mendapat mandat langsung oleh rakyat. Hal ini membuat parpol-parpol pendukung mencari celah dalam mendikte kinerja dari Presiden yang mereka dukung di Pilpres.
"Karena bukan PDI Perjuangan saja yang semangat tapi hampir seluruh partai yang semangat," kata Feri dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (14/8).
(Baca: Sinyal Amendemen UUD 1945, PAN Siap Gabung PDIP Bentuk Pimpinan MPR)
Feri menyarankan kepada elit parpol agar tidak terus menerus membahas amendemen UUD 1945 dan GBHN yang dampaknya belum tentu menguntungkan bagi rakyat. Dia meminta pembenahan konstitusi dilakukan untuk memperkuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasalnya, lemahnya DPD berdampak dominannya peran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengambil keputusan.
"Banyak yang jadi masalah di dalam konstitusi kita, seperti Komisi Yudisial (KY) apakah berfungsi atau tidak. lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipilih oleh partai politik, apakah hal ini benar?," ujar Feri.
