Kementerian BUMN Sebut Impor Daging Sapi Tak Ancam Peternak Sapi Lokal
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan rencana pemerintah mengimpor daging sapi dari Brasil sebanyak 50 ribu ton tidak akan mengancam peternak daging sapi lokal. Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat waspada terhadap kesehatan dan kehalalan produk daging sapi impor.
Dia yakin, konsumen daging sapi lokal tidak cepat beralih membeli daging sapi impor. "Dengan harga yang sama pun, saya rasa masyarakat tidak akan cepat beralih ke produk luar," ujarnya, saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/8).
Kebutuhan rata-rata daging sapi dalam negeri memang cukup besar hingga 600 ribu ton, 400 ribu ton berasal dari dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari impor. Menurutnya, impor daging sapi ini bertujuan untuk menekan harga.
(Baca: Harap-harap Cemas Menanti Realisasi Impor Ayam Brasil )
Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyatakan akan mengimpor 50 ribu ton daging sapi yang akan tugaskan kepada tiga BUMN peternakan. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Berdikari (Persero), Perum Bulog, dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Rinciannya, Berdikari mendapatkan penugasan impor sebesar 10 ribu ton, Perum Bulog sebesar 30 ribu ton, dan PPI sebanyak 10 ribu ton. Penugasan tersebut telah disepakati sesuai dengan keputusan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Brasil meminta, dan bagus saja supaya kita jangan dari satu negara. Kalau hanya tergantung dengan Australia, kita didikte," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di TangCity, Tangerang, Rabu (14/8).
Berdikari juga telah menyatakan kesiapannya untuk mendatangkan 10 ribu ton daging sapi secara bertahap pada September hingga akhir tahun. Selain itu, Berdikari juga telah mendapatkan izin Kementerian Pertanian mengimpor 30 ribu ekor sapi bakalan hingga akhir tahun. Sampai saat, impor sapi bakalan yang telah terealisasi mencapai 9 ribu ekor sapi yang berasal dari Australia.
(Baca: Rini Berencana Rombak Pejabat BUMN, Istana Ingatkan Larangan Jokowi)
