Pefindo Prediksi Penerbitan Obligasi Korporasi Tahun Ini Rp130 Triliun
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat untuk memeringkat surat utang korporasi yang belum direalisasikan hingga akhir 2019. Total nilai surat utang yang diterbitkan sepanjang tahun ini diperkirakan sekitar Rp 120 triliun hingga Rp 130 triliun atau hampir setara dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp 132 triliun.
"Mungkin (realisasi penerbitan surat utang korporasi) di 2019 mendekati Rp 130 triliun. Seharusnya tidak jauh berbeda dengan total penerbitan surat utang di 2018," kata Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo Hendro Utomo ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8).
Dari sektornya, Hendro mengungkapkan, sektor yang berencana untuk menerbitkan surat utang korporasi dengan nilai terbesar adalah perbankan dengan total emisi Rp 15,9 triliun. Setelah perbankan yakni perusahaan-perusahaan pembiayaan sebesar Rp 14,37 triliun.
Sementara berdasarkan jenis surat utang, penerbitan mandat yang dikantongi Pefindo berasal dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Baru dengan total nilai emisi Rp 13 triliun. Diikuti oleh rencana realisasi PUB senilai Rp 8,82 triliun dan sukuk senilai Rp 7,5 triliun.
(Baca: Agung Podomoro Terancam Gagal Bayar Utang, Pefindo Turunkan Peringkat)
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Pefindo Fikri C. Permana mengatakan, realisasi penerbitan surat utang korporasi sejak awal tahun ini hingga Juli 2019 mencapai Rp 79,9 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 92 triliun. "Ada penurunan sekitar Rp 12 triliun karena menurut kami, situasinya berbeda," katanya.
Seperti yang Fikri contohkan, pada semester I 2018 lalu, tingkat imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun masih di angka 6% hingga 7%. Tapi di semester I 2019 yield-nya mencapai 7,5% hingga 8,5%. "Pasti menjadi hambatan utama penerbitan di tahun ini," kata Fikri menambahkan.
Selain itu, kondisi politik dalam negeri di paruh pertama tahun ini lebih berisiko dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut berkaitan dengan diselenggarakannya pemilu Presiden yang membuat korporasi menahan penerbitan surat utang korporasinya.
