Antisipasi Harga Minyak Naik, Ketua DPD Usul Pemerintah Bangun PLTN

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Desy Setyowati

16/8/2019, 11.32 WIB

Ketua DPD Oesman Sapta menilai, pemerintah bisa mewujudkan ekonomi yang berdikari, salah satunya dengan membangun PLTN.

dpd usul jokowi bangun pltn
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Ia mengusulkan agar pemerintah membangun PLTN.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Oesman Sapta mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan cadangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak.

Oesman mencatat, harga minyak naik dalam delapan tahun terakhir. “Hal ini menyadarkan kita (Indonesia) tentang perlunya mengembangkan energi alternatif, dalam hal ini pembangunan PLTN,” kata dia dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Energi baru dan terbarukan, menurutnya bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri. Ketersediaan energi tersebut dapat membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia.

(Baca: Faisal Basri Prediksi Defisit Energi Capai US$ 80 Miliar pada 2021)

Dengan begitu, pemerintah bisa mewujudkan ekonomi yang berdikari. "Pembangunan PLTN ini juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam (SDA) dalam bentuk bentuk semi-finishing product atau finishing product,"  kata dia.

Dia mencontohkan, rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat yang memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi. Kebutuhan itu bisa dipenuhi jika pemerintah membangun PLTN.

"Untuk itu, DPD mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten/kota lain di Indonesia," kata Oesman. 



Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mengamankan 51% saham PT Freeport di Papua. Sebab, menurutnya Freeport merupakan salah satu aset terbesar Indonesia. Selama ini, asset itu menjadi bahan sengketa antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam kurun waktu yang lama.

"Kami juga bersyukur karena DPD RI telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT Freeport terkait pembayaran pajak air minum," kata dia.

(Baca: Data Perdagangan AS Membaik, Harga Minyak Berhasil Naik Tipis)

 

Reporter: Fahmi Ramadhan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN