Ingin Kurangi Impor, Ketua DPD: RUU Kedaulatan Pangan Harus Dikawal

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Desy Setyowati

16/8/2019, 13.20 WIB

"Kami berharap kedaulatan pangan ini benar-benar terwujud supaya kita tidak lagi impor," kata Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

kedaulatan pangan impor
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri) mengajak semua pihak untuk mengawal RUU Kedaulatan Pangan untuk mengurangi impor.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengajak seluruh pihak mengawal pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kedaulatan Pangan. Melalui ketahanan pangan, ia optimistis impor bisa dikurangi.

Ia berharap, pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat selalu terpenuhi. “Kami berharap kedaulatan pangan ini benar-benar terwujud supaya kita tidak lagi impor, impor dan impor terus," kata dia saat menyampaikan pidato dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri, kata dia, juga harus memperhatikan kesejahteraan petani. Hal ini ia sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri, dan anggota parlemen lainnya.

(Baca: Jokowi Tegaskan Pentingnya Hilirisasi Industri untuk Mengurangi Impor)

Ia mengatakan, ketahanan pangan menjadi penting dibahas supaya perekonomian Indonesia bisa lebih maju. Harga sandang, pangan dan papan yang murah, akan membantu perekonomian masyarakat dari sabang hingga merauke.

Selain soal ketahanan pangan, ia menyampaikan pentingnya kedaulatan energi dan politik. Secara keseluruhan, ia menilai mengapresiasi pemerintahan era Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya pemerintah konsisten dalam menjalankan visi dan misinya.

Hal itu bisa dilihat dari kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dan masifnya pembangunan infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5% setiap tahunnya.

Tingkat kemiskinan juga tercatat turun menjadi 9,66% pada 2018. Indikator ini, menurutnya patut diapresiasi. "Dengan prinsip 'desa maju, wong cilik gumuy'. Kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun," katanya.

Ia optimistis, Indonesia akan segera menjadi negara maju jika perekonomian di daerah bangkit. Maka dari itu, ia mendorong agar pemeritahan Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk meningkatkan alokasi dana desa lima tahun kedepan. "Termasuk dukungan pemeritah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional," katanya.

(Baca: Pertanian Dorong Indonesia jadi Salah Satu Negara Perekonomian )

Reporter: Fahmi Ramadhan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan