Naskah Lengkap Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020 Jokowi
Presiden Joko Widodo membacakan Pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan pada anggota DPR pada Jumat (16/8). Rancangan anggaran tahun depan akan dijalankan sepenuhnya oleh pemerintahan baru yang akan kembali dipimpin Jokowi pada periode kedua.
Dalam pidato tersebut, Jokowi menyebut target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun depan sebesar 5,3%, stagnan dibandingkan APBN 2019. Kendati demikian, angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 8.5% hingga 9%.
Jokowi juga menekankan pemerintah bakal memastikan kesejahteraan PNS meski tak mengubah mekanisme penggajian. Pemerintah tetap memberikan THR dan gaji ke-13, tapi memutuskan tak menaikkan gaji PNS tahun depan.
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Selamat Siang, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% di tahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%.
Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.
(Baca: Pastikan THR dan Gaji 13, Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah. Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018.
Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian.
Namun, kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, beberapa emerging market sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan Peso- Argentina, membuat kita harus waspada.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju.
(Baca: Nota Keuangan 2020, Berbagai Program dan Janji Jokowi)
Salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat.
Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut:
Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat.
Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%.
Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.
Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.
Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020.
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI dan DPD RI,
Pada tahun 2020, Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen Pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman.
Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu: Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.
Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun.
(Baca: Naskah Lengkap Pidato Kenegaraan Jokowi )
Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.
Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun. Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak
Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.
(Baca: Belanja Negara 2020 Tembus Rp 2.529 Triliun, Jokowi Fokus Perbaiki SDM)
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antar- generasi.
Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi. Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.
(Baca: Gaji PNS Tak Naik Meski Alokasi Belanja Pegawai pada 2020 Bengkak)
Hadirin yang saya muliakan,
Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih.
Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.
Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.
Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.
Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total.
