Sidang Tahunan, Ini Tiga Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi

Penulis: Muchamad Nafi

16/8/2019, 11.02 WIB

Jokowi pertama kali menyampaikan tiga kali pidato dalam sehari agenda kenegaraan pada 14 Agustus 2015.

Sidang Tahunan MPR
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2016

Berlanjut pada pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2016, ditekankan bahwa 2016 merupakan Tahun Percepatan Pembangunan Nasional menyusul pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air. Terutama, kebijakan ini untuk desa-desa, daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan percepatan pembangunan tersebut mutlak diperlukan. Ketika itu disebutkan, Indonesia belum mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Pemerintah fokus pada empat aspek strategis percepatan pembangunan. Aspek pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan terus mendorong reformasi birokrasi guna menghadirkan layanan publik prima.

Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan dari paradigma lama anggaran dibagi rata menjadi fokus pada program prioritas. Sudah tidak bisa lagi, anggaran pembangunan habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.

Aspek strategis ketiga terkait dengan politik luar negeri dan aspek keempat adalah demokrasi, stabilitas politik dan demokrasi.

Sementara saat menyampaikan RAPBN 2017, Presiden Jokowi, saat itu menyatakan bahwa dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun.

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun. Meskipun, saat itu menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara,

Sementara belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.

Kebijakan fiskal pada 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha