Sidang Tahunan, Ini Tiga Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi

Penulis: Muchamad Nafi

16/8/2019, 11.02 WIB

Jokowi pertama kali menyampaikan tiga kali pidato dalam sehari agenda kenegaraan pada 14 Agustus 2015.

Sidang Tahunan MPR
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2018

Kabar yang semakin baik, disampaikan Presiden Jokowi pada pidato 16 Agustus 2018 mengenai RAPBN 2019, yakni pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan sebesar rata-rata lima persen pada 2019. Kini janji itu telah terealisasi.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan. Kepala Negara menyebutkan bahwa pemerintah akan mempercepat pelaksanaan reformasi di 86 kementerian-lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi serta 19 peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Di dalam RAPBN tahun 2019, pemerintah merencanakan belanja negara mencapai sebesar Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp 1.777,2 triliun.

Sementara dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia terus membaik dalam empat tahun terakhir, dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau high human development.

Angka IPM 2014 berada pada posisi 68,90, lalu meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Namun, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020-2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah. “Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju,” katanya.

Jokowi juga mengungkapkan ketika berkunjung ke Asmat, Papua, ketika menggendong dua anak Papua, dirinya melihat masa depan Indonesia di mata mereka. “Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat,” katanya.

Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan kekerdilan secara terintegrasi antar-Kementerian dan Lembaga. Presiden Jokowi mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia terus membaik dalam empat tahun terakhir, dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau high human development.

Untuk itu, Kepala Negara harus memastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, dimana realisasi penerima manfaatnya di 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia, dimana jumlah Guru Garis Depan dari 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru.

Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari satu juta guru dan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di 2017 menjangkau 47 juta siswa. 

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha