Sempat Ditolak, Pimpinan KESDM - SKK Migas Jadi Pembina Upacara HUT RI

Penulis: Ratna Iskana

17/8/2019, 15.41 WIB

Serikat pekerja Pertamina sempat menolak pejabat di lingkungan Kementerian ESDM menjadi pembina upacara di wilayah kerja Pertamina.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Jambi Field yang dikelola Pertamina EP Asset I.
Pertamina EP
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Jambi Field yang dikelola Pertamina EP Asset I.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sempat menolak pembina upacara dari unsur pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dalam Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-74 RI di lingkungan Pertamina. Namun pejabat Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tetap bertindak sebagai inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI. 

Salah satunya Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman yang menjadi pembina upacara HUT kemerderkaan RI di Field Jambi yang dikelola Asset I Pertamina EP pada Sabtu (17/8) pagi. Dalam acara tersebut, Fatar yang membacakan sambutan dari Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, pemerintah terus menjaga produksi migas serta peningkatan peran nasional dalam pengelolaan migas.

Salah satu bentuknya adalah alih kelola blok migas seperti Blok Mahakam dan Blok Rokan ke Pertamina. "Ada juga pengembangan proyek migas strategis, yaitu Jangkrik dan Jambaran Tiung Biru, serta keputusan pengembangan Blok Masela,"ujar Fatar.

Biarpun begitu, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti eksplorasi dan produksi migas, serta peningkatan cadangan baru dan rasio penggantian cadangan (RRR). SKK Migas mencatat telah menyetujui 13 rencana pengembangan lapangan (POD) sepanjang semester 1 2019 dengan potensi tambahan cadangan migas sebesar 132 juta setara barel minyak (MMboe).

Jumlah tersebut secara akumulasi menghasilkan RRR sebesar 23,85 persen dari target APBN 2019 sebesar 100 persen. Namun pada akhir tahun, RRR diperkirakan dapat mencapai lebih dari 39 persen, karena telah ditandatanganinya revisi PoD Lapangan Abadi Masela pada Juli 2019.

(Baca: HUT Kemerdekaan ke-74, Jokowi Berpesan Jangan Korbankan Keutuhan NKRI)

Upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-74 tidak hanya dilakukan di Field Jambi yang dikelola Asset I Pertamina EP.  Menteri ESDM memimpin upacara perayaan di Freeport Timika, Papua. Sedangkan Wamen ESDM menjadi pembina di Blok Rokan, Riau. Begitu juga dengan pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas yang bertindak sebagai inspektur upacara di 48 lapangan hulu migas yang tersebar dari wilayah Barat hingga Timur Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Republik Indonesia No. 1381/04/SJN.M/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Penugasan sebagai Pembina Upacara pada Upacara Bendera Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-74 dan surat dari Kepala BPH Migas No. 3995/Ka/BPH Migas/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Penugasan Pembina Upacara dari Menteri ESDM. 

Sebelumnya, Presiden FSPBB Arie Gumilar menyatakkan agar Pertamina melalui direktur utama menolak permintaan penugasan pembinaan upacara HUT Kemerdekaan RI. Menurutnya, yang layak menjadi pembina upacara di lingkungan internal perusahaan adalah pimpinan tertinggi dan/atau pejabat penerima mandat pimpinan tertinggi di lingkungan internal perseroan yang sejajar direksi dan atau yang dikuasakan. 

(Baca: Lifting Migas Rendah, Pemerintah Bandingkan Pertamina vs Operator Lama)

"Memperhatikan aspirasi Pekerja yang sangat masif menyuarakan penolakan melalui masing-masing Serikat Pekerja Anggota FSPPB dari Sabang sampai Merauke, dengan ini kami sampaikan keberatan/penolakan apabila Pembina Upacara HUT RI ke-74 diserahkan kepada Pejabat di Kementerian ESDM," kata Arie Gumilar dalam keterangannya, Jumat (16/08).

Ia pun menyampaikan dasar keberatan yaitu berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 5 Ayat (1) berbunyi pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. "Tidak ada kewajiban Direktur Utama memenuhi permintaan Kementerian ESDM dimaksud karena pada hakikatnya Pertamina sebagai suatu BUMN yang mana Direksi BUMN dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menjalankan prinsip Kemandirian sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 5 Ayat (3)," ujarnya.

Arie menambahkan, apabila permintaan tersebut dipenuhi maka akan menjadi preseden buruk terhadap pimpinan tertinggi yang seharusnya menjadi role model bagi generasi muda di dalam perusahaan. "Momentum upacara memperingati HUT RI dan/atau upacara memperingati hari besar lainnya itu kan dapat dimanfaatkan pejabat/pimpinan tertinggi internal perusahaan untuk berinteraksi dengan pekerja sebagai bagian upaya memotivasi pekerja demi kemajuan Perusahaan," kata Arie.

(Baca: Selain Pembukaan Data Migas, Ini Faktor Penting untuk Pacu Investasi)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN