MPR Minta Pemerintah Konsultasi Soal Rencana Pindah Ibu Kota

Penulis: Ameidyo Daud dan Antara

23/8/2019, 15.23 WIB

Pindah ibu kota juga harus dilakukan dengan mengubah UU Nomor 29 tahun 2007.

MPR, Pindah Ibu Kota, Jakarta.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Foto lalu lintas DKI Jakarta. MPR minta pemerintah berbicara terlebih dahulu sebelum ibu kota dipindahkan dari jakarta.

Rencana pemindahan ibu kota kembali mengundang polemik lembaga negara. Kali ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah merundingkan rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah harus mendengar pendapat MPR sebelum mengambil kebijakan. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan MPR bersidang di ibu kota negara.

“MPR bersidang sedikitnya lima kali di ibu kota. Sehingga kalau ada pemindahan, seharusnya diberitahu,” kata Hidayat, Jumat (23/8).

(Baca: Jokowi Tegaskan Belum Ada Keputusan Lokasi Ibu Kota Baru)

Hidayat mengatakan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus dilakukan dengan mengubah perundangan. Sebab, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengatur tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Makanya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan pemerintah membawa revisi UU ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dikaji bersama. Menurutnya, saat ini DPR mempertanyakan naskah akademik yang seharusnya dibahas dengan pemerintah.

“Bahkan dalam pembacaan nota keuangan tanggal 16 (Agustus) lalu, tidak ada poin anggaran pemindahan ibu kota,” kata Hidayat.

Sebelumnya Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengaku kaget dan heran pemerintah tidak berbicara terlebih dahulu membahas rencana pemindahan ibu kota dengan dewan.  Apalagi menurutnya, pemerintah kerap berbicara di media massa. “Kami kaget dan menyayangkan karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI,” kata Bambang hari Kamis (22/8).

(Baca: Tak Diajak Bahas Pemindahan Ibu kota, DPR Kritik Pemerintah)

Soal ibu kota baru ini mulai ramai dibahas kembali lantaran pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil hari Kamis (22/8). Sofyan sempat menyatakan lokasi pusat pemerintahan baru berada di Kalimantan Timur. Namun belakangan ia meralat ucapannya sendiri lantaran kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih berjalan.

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN