Heboh Gojek di Malaysia: Soal Syariat Islam, Pesaing Lokal, Gaya Duduk

Penulis: Desy Setyowati

25/8/2019, 09.48 WIB

“Gojek bisa diterapkan di Indonesia karena tingkat kemiskinannya sangat tinggi, tidak seperti di Malaysia,” kata Pendiri Big Blue Taxi Services.

pro kontra gojek di malaysia
Instagram |@syedsaddiq
Pimpinan Gojek, yakni Nadiem Makarim dan Andre Soelistyo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq, dan Menteri Transportasi Anthony Loke Siew Fook kemarin (19/8). Kehadiran Gojek di Malaysia menuai pro dan kontra.

Kabinet menteri Malaysia mengizinkan Gojek untuk menyediakan layanan berbagi tumpangan (ride-hailing) di Negeri Jiran. Namun, kehadiran decacorn Tanah Air ini menuai pro dan kontra.

Penyedia taksi online di Malaysia MyCar misalnya, ingin agar pemerintah mempertimbangkan kembali izin tersebut. Pendiri MyCar Noah Maideen mengatakan, regulator perlu memperhatikan faktor keamanan dan norma.

Selain itu, menurutnya kehadiran Gojek akan menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat. “Sebagai perusahaan yang baru beroperasi selama satu setengah tahun, tidak disarankan untuk bersaing dengan korporasi asing yang telah beroperasi lebih dari delapan tahun," katanya dikutip dari New Straits Times, kemarin (24/8).

Mereka mengaku siap meningkatkan fasilitas dan layanannya, asalkan pemerintah mempertimbangkan kembali kehadiran Gojek di Malaysia. Lagipula, menurutnya sudah ada layanan pesan antar-makanan FoodPanda jika pemerintah ingin meningkatkan lapangan pekerjaan di negeri itu.

(Baca: Sri Mulyani: RI Punya Decacorn, Tapi Kalah dengan Negara Tetangga)

Dari sisi agama, seorang ulama di Selangor, Malaysia Datuk Mohd Tamyes Abd Wahid mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang bukan mahram mengendarai sepeda motor yang sama tidak sesuai syariat Islam. “Itu tidak diperbolehkan,” katanya dikutip dari Sinar Harian.

Karena itu, dia berharap pemerintah Malaysia mau memikirkan cara lain untuk meningkatkan lapangan kerja ketimbang mengizinkan bisnis layanan berbagi tumpangan. Hal ini pula yang membuat perusahaan lokal sejenis, Dego Ride tidak mendapat izin meski sudah hadir sejak 2016.

Sedangkan mufti dari Pulau Pinang, Wan Salim Wan Mohd Noor menyerahkan keputusan pelaksanaan kepada pemerintah. “Saya tidak ada fatwa tentang perkara ini,” kata dia.

Pendiri Big Blue Taxi Services Shamsubahrin Ismail pun tidak setuju dengan kehadiran Gojek. Ia berharap, pemerintah fokus pada kebijakan tentang berbagi tumpangan dan taksi online terlebih dulu.

"Gojek sebagai perusahaan transportasi tidak akan menjamin masa depan yang menjanjikan, anak muda Malaysia pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu," katanya dikutip dari Free Malaysia Today, (21/8).

(Baca: Lampu Hijau Ekspansi, Gojek Tawarkan Kesempatan Kerja Baru di Malaysia)

Bahkan, menurutnya budaya Indonesia dan Malaysia berbeda. Di Indonesia, menurutnya perempuan dapat memeluk pengendara yang kebanyakan adalah laki-laki. “Gojek bisa diterapkan di Indonesia karena tingkat kemiskinannya sangat tinggi, tidak seperti di Malaysia,” kata Shamsubahrin.

Dia menegaskan bahwa dirinya siap mengajukan protes jika pemerintah tetap mengizinkan Gojek hadir di Malaysia. “Ini akan menjadi kesalahan besar jika kabinet setuju. Ini bukan ancaman, tetapi jangan berpikir bahwa popularitas PH (partai pakatan harapan) akan meningkat atau dapat memenangkan pemilihan umum berikutnya,” katanya.

Sedangkan Pendiri Dego Ride Nabil Feisal Bamadhaj berharap, pemain lokal mendapat kesempatan untuk mengembangkan ceruk pasar dan mengukir nama mereka di negaranya sendiri. “Pemerintah boleh mengizinkan pesaing (beroperasi), tapi kami dapat pasar tertentu,” katanya.

Penjelasan Pemerintah Malaysia soal Gojek

Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad menjelaskan, rakyat bisa memilih layanan berbagi tumpangan mana yang dirasa aman. “Kalau merasa tidak aman, jangan naik. Masyarakat punya pilihan, kami tidak memaksa,” kata dia.

Ia mengatakan bahwa izin kepada Gojek adalah upaya pemerintah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada negara. Ia juga menilai bahwa pro-kontra seperti ini adalah hal biasa.

(Baca: Jajaki Ekspansi, Bos Gojek Bertemu PM Mahathir dan 2 Menteri Malaysia)

Menteri Transportasi Anthony Loke Siew Fook menyampaikan bahwa dirinya pernah menentang kehadiran Gojek karena khawatir pada faktor keselamatan. “Tidak perlu diingatkan, saya ingat apa yang saya katakan (terkait Gojek),” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa izin yang diperoleh Gojek merupakan keputusan kabinet. "Jadi, semua kementerian harus menerimanya dan mencari cara untuk mewujudkannya, tanpa membahayakan keselamatan," katanya.

Ia yakin Gojek akan memastikan mitra pengemudinya untuk mengutamakan keselamatan saat beroperasi di Malaysia. Kementeriannya juga akan membuat kebijakan terkait berbagi tumpangan dengan kendaraan roda dua dalam kurun waktu sebulan.

Kerangka aturan itu juga akan memuat mengenai perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Pemerintah pun tidak berencana mengatur biaya tambahan karena kemacetan, terkait layanan berbagi tumpangan.

(Baca: Akan Berekspansi, Gojek Kantongi Izin dari Para Menteri Malaysia)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN