Jokowi Resmi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Jadi Calon Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo menetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. Pemindahan ibu kota akan direalisasikan secara bertahap dan ditargetkan secara fisik dimulai pada 2024.
Jokowi menjelaskan rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak lama, bahkan era Presiden Sukarno.
"Kajian pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan bahwa calon ibu kota baru, sebagian di Penajam Paser Utara di kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,," ujar Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8).
Jokowi menjelaskan, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintaha, pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat keuangan, dan pusat jasa. Bandara Soekarno Hatta juga memiliki beban yang sudah terlalu berat, demikian pula dengan beban Pulau Jawa.
"Beban ini semakin berat kalau ibu kota pindah ke Pulau Jawa," jelas dia.
(Baca: Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim)
Jokowi memperkirakan pemindahan ibu kota akan menelan biaya mencapai Rp 466 triliun. Hanya sebesar 19,2% biaya tersebut akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengelolaan aset.
Sementara sisanya menggunakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan ditanggung pihak swasta.
Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus lalu telah meminta izin kepada para anggota DPR untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Ia menyebut ibu kota Indonesia bakal pindah dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan, tanpa menyebut lokasi secara spesifik.
Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Dia menjanjikan desain ibu kota dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tapi merepresentasikan kemajuan bangsa.
(Baca: Konstruksi Mulai 2020, Begini Jadwal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim)
Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sebelumnya sudah diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil pada Kamis (22/8). Namun, Sofyan kemudian mengklarifikasi ucapannya sendiri dan menyebut wilayah tersebut merupakan salah satu alternatif lokasi dan kajian masih dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Berdasarkan kajian Bappenas yang dipublikasikan sebelumnya terkait keunggulan dan kelemahan wilayah calon ibu kota baru, wilayah Kalimantan Timur memang terlihat paling layak.
Wilayah tersebut memiliki keunggulan, seperti dekat dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda, terdapat akses Jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang Balikpapan, memiliki ketersediaan infrastruktur jaringan air dan bersih yang cukup.
(Baca: Banyak Keunggulan, Kalimantan Timur Jadi Opsi Ideal Ibu Kota Baru)
Lalu bebas bencana alam berupa gempa bumi dan kebakaran hutan, dilewati alur laut kepulauan Indonesia, tidak berbatasan langsung dengan batas negara tetangga. Namun, wilayah tersebut memiliki kelemahan rawan banjir karena daerah aliran sungai dan memiliki ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah.
Hadir dalam konferensi pers tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kemudian ada pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
