Konstruksi Mulai 2020, Begini Jadwal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Penulis: Michael Reily

Editor: Agustiyanti

26/8/2019, 14.32 WIB

Bappenas menyebut pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru pengganti Jakarta akan dimulai akhir 2020.

bambang brodjonegoro, menteri ppn, ibu kota baru, pindah ibu kota
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Broedjonegoro menjelaskan penetapan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta ini akan ditindaklanjuti mulai besok, Selasa (25/8).

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut konstruksi atau pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru akan dimulai pada akhir 2020. Pemerintah telah menetapkan dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Paser Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota negara pengganti Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Broedjonegoro menjelaskan penetapan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta ini akan ditindaklanjuti mulai besok, Selasa (25/8). Salah satunya, mempersiapkan naskah akademik yang akan menjadi dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) penetapan ibu kota baru tersebut.

"Tahun depan adalah fase persiapan final, baik masterplan, urban design, bulding design, dasar perundang-undangan, dan penyiapan lahan. Pembangunan infrastruktur bisa dimulai pada akhir 2020," ujar Bambang dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8).

(Baca: Jokowi Resmi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Jadi Calon Ibu Kota Baru)

Dengan konstruksi dimulai pada akhir tahun depan, menurut Bambang, proses pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan pada 2024.

"2024 itu paling lambat kita lakukan pemindahan pusat pemerintahan. Ini saya tegaskan pemindahan pusat pemerintahan, sedangkan kota Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan skala internasional," terang dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang menjelaskan sebesar 180 ribu ha yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru saat ini sudah dimiliki oleh negara. Namun, pihaknya tetap akan melakukan pembekuan izin lahan (land freezing) sehingga tidak terjadi spekulasi harga tanah usai dilakukan penetapan lokasi.

"Pekerjaan pembebasan tanah relatif lebih mudah, walaupun untuk konektivitas dan lain-lain butuh pembebasan lahan sesuai undang-undang yang ada. Sedangkan perencanaan tata ruang akan dilakukan berbarengan dengan proses lain," jelas dia.

(Baca: Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah Kaltim)

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan desain dan pembangunan ibu kota akan dilakukan bersamaan sehingga konstruksi diharapkan berjalan lebih cepat.

"Pada 2020 akhir atau pertengahan 2020 design and build kami mulai. Tidak desain dulu baru tender, tapi kontraktor dan konsultan akan jadi satu, kami berikan kriterianya sehingga bisa lebih cepat," terang dia.

Pembangunan akan mulai dilakukan dengan mulai dari jalan dan drainase air pada pertengahan tahun depan. Pembangunan ini akan terlebih dahulu menggunakan APBN.

"Jalan, waduk, air sanitasi, dan gedung-gedung butuh sekitar 3-4 tahun. Mudah-mudahan jadwal ini bisa kami kejar," jelas dia.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan