Banggar DPR Setujui Anggaran Tiga Kementerian Koordinator untuk 2020
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran 2020 tiga kementerian koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polkumham).
Adapun hanya satu pagu anggaran 2020 kementerian koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang belum disetujui.
"Karena Pak Menteri Luhut tidak bisa datang jadi mohon maaf belum bisa dibahas," ucap Ketua Banggar Kahar Muzakir dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).
Adapun secara rinci, pagu anggaran ketiga kementerian koordinator pada 2020 dinilai Banggar terlihat mengalami penurunan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi pemerintah yang ingin melakukan efisiensi belanja pada tahun depan untuk menyehatkan APBN.
(Baca: RUU APBN 2019 Disetujui, Target Defisit Anggaran Rp 296 Triliun)
Secara rinci, pagu anggaran untuk Kemenko PMK yang disetujui yakni sebesar Rp 242,2 miliar. Jumlah ini terbagi untuk dua program kerja utama Kemenko PMK.
Dua program tersebut yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran Rp 142,1 miliar, dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dengan anggaran Rp 100,02 miliar.
Kemudian untuk Kemenko Perekonomian disetujui pagu anggaran sebesar Rp 409,3 miliar. Pagu anggaran juga lebih rendah dibanding anggaran pada dua tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 414,1 miliar pada 2019 dan Rp 453,5 miliar pada 2018.
Selanjutnya untuk Kemenko Polkumham DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp 282,7 miliar untuk 2020. Disebutkan anggaran ini untuk mendukung lima program utama Kemenko Polkumham.
(Baca: Banggar DPR Setujui RAPBN 2019, Subsidi Energi Susut Jadi Rp 160 T)
