Indonesia Dapat Akses Informasi WNI di Negara Surga Pajak San Marino

Penulis: Agustiyanti

3/9/2019, 13.49 WIB

Presiden Joko Widodo mengesahkan persetujuan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan antara Indonesia dengan negara surga pajak, San Marino.

pajak
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Presiden Joko Widodo mengesahkan persetujuan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan antara Indonesia dengan negara surga pajak, San Marino.

Presiden Joko Widodo mengesahkan persetujuan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik San Marino. San Marino merupakan negara kecil yang terkenal sebagai surga pajak.

Pengesahan kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2019. Dengan kesepakatan tersebut, Indonesia dapat mengakses data WNI yang dibutuhkan terkait perpajakan di Negara Surga Pajak itu.

"Untuk memperluas akses dalam mendapatkan informasi berkenaan dengan perpajakan, pemerintah Indonesia perlu melakukan kerja sama pertukaran informasi di bidang perpajakan dengan pemerintah Republik San Marino," ujar Jokowi dalam salinan Perpres tersebut, dikutip Selasa (3/9).

(Baca: Penerimaan Pajak Hingga Juli 2019 Hanya Tumbuh 2,68%)

Pengesahan persetujuan ini, menurut Perpres tersebut, merupakan tindaklanjut dari kesepakatan yang telah dibuat antara kedua negara pada 25 September 2013 di New York, Amerika Serikat.

"Persetujuan tersebut perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuan persetujuan yang mengatur pertukaran informasi di bidang perpajakan dalam rangka mencegah pengelakan atau penghindaran pajak di kedua negara," jelas Perpres tersebut.

(Baca: Aturan Baru, Kemenkeu Beri Insentif Pajak untuk Sektor Hulu Migas)

Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dapat mencapai Rp 1.861,8 triliun, naik 13,l3% dibandingkan perkiraan tahun ini sebesar Rp 1.643,1 triliun.

Guna mencapai target penerimaan tersebut, pemerintah akan mengoptimalisasi potensi perpajakan melalui implementasi keterbukaan informasi pajak dengan sejumlah negara.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menjelaskan pemerintah hingga kini memang belum dapat memanfaatkan sepenuhnya keterbukaan informasi yang sudah disepakati dengan sejumlah negara. Ia memperkirakan akses informasi tersebut baru mulai dimanfaatkan usai Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu. 

"Implementasi keterbukaan informasi ini tentu perlu dukungan sistem/IT dan juga SDM (Sumber Daya Manusia),"  terang dia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan