Asosiasi Dukung OJK Bentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Fintech

Penulis: Cindy Mutia Annur

Editor: Desy Setyowati

4/9/2019, 10.56 WIB

"Bagi industri fintech, penyelesaian sengketa yang diperlukan adalah yang menggunakan teknologi," kata Ketua Harian AFPI Kuseryansyah.

OJK berencana membentuk lembaga penyelesaian sengketa fintech.
Katadata
Ilustrasi fintech. OJK berencana membentuk lembaga penyelesaian sengketa fintech.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di industri teknologi finansial pinjaman (fintech lending). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pun mendukung rencana itu.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan, selama ini ada lembaga yang khusus menangani sengketa terkait fintech pinjaman. “Tapi sibuk dan ada juga yang load-nya rendah,” kata dia kepada Katadata.co.id, kemarin (3/9) sore.

Karena itu, menurutnya lembaga penyelesaian sengketa fintech akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi di industri ini. Sebab, penanganan persoalan menjadi terintegrasi.

"Bagi industri fintech, penyelesaian sengketa yang diperlukan adalah yang menggunakan teknologi atau dikenal dengan online dispute resolution (ODR)," kata dia.

Sebab, pinjaman di fintech lending bervariasi dengan batas maksimal Rp 2 miliar. Transaksinya pun berbeda. Karena itu, menurutnya ODR akan efektif digunakan di industri fintech pinjaman, terutama yang nominalnya keci.

(Baca: Cegah Sengketa, 4 Tips Aman Ajukan Kredit ke Pinjaman Online)

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, OJK tengah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di industri fintech pinjaman. "Yang penting orangnya dulu, yang mengerti tentang sengketa fintech," katanya.

Nantinya, institusi ini akan dilebur dengan enam lembaga penyelesaian sengketa dari sektor jasa keuangan lainnya. Semuanya aka nada di bawah naungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). OJK menargetkan peleburan ini rampung 2020.

Adapun enam lembaga yang bakal dileburd adalah Badan Mediasi dan Arbitrases Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Selain itu, ada Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).

Berdasarkan situs resmi OJK, penyelesaian sengketa harus dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lebih dahulu. Hal itu diatur dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi, serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen.

(Baca: Cegah Pengemplang Utang, Fintech Akan Diwajibkan Setor Data Debitur)

Sengketa disebabkan beberapa faktor. Contohnya, ada perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai produk atau layanan jasa. Bisa juga karena kelalaian konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban.

Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS.

Perlu diketahui, layanan penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan melalui tiga cara.  Pertama, mediasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

Kedua, lewat ajudikasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.

Ketiga, lewat arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

(Baca: OJK Siapkan Fitur Serupa BI Checking untuk Fintech Tahun Ini)

Reporter: Cindy Mutia Annur

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan