Agar Dilirik Investor, Aturan Rest Area Tol Akan Terbit Akhir Tahun

Penulis: Ekarina

5/9/2019, 13.01 WIB

Adanya empat kategori rest area tambahan, diharapkan bisa menjawab pertanyaan mengenai dampak jalan tol bagi masyarakat lokal.

Kendaraan melintasi rest area di Masjid At Taqwa, Desa Munggangsari, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (10/5/19). Pemudik yang melintasi jalur Daendels dapat beristirahat disela-sela perjalanan dengan memanfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang jalur te
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Kendaraan melintasi rest area di Masjid At Taqwa, Desa Munggangsari, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (10/5/19). Pemudik yang melintasi jalur Daendels dapat beristirahat disela-sela perjalanan dengan memanfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang jalur tersebut seperti Masjid At-Taqwa Grabag.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan peraturan menteri (Permen) yang mengatur empat kategori tambahan rest area di jalan tol dapat terbit pada tahun ini. Dengan terbitnya aturan tersebut, diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi pengembangan tempat peristirahatan.  

Kepala BPJT Danang Parikesit  mengatakan empat tambahan kategori rest area yang akan tercantum dalam Permen baru di antaranya yaitu rest area destinasi, kawasan transit antarmoda, logistik hub, kawasan terintegrasi dengan industri .

"Masih menunggu peraturan menterinya. Harapan kami peraturan menteri  selesai tahun ini dan kami juga berharap tahun depan sudah memulai perencanaannya sehingga dapat menarik minat dari investor untuk pengembangan," ujar Danang di Bandung, Rabu malam (4/9).

(Baca: BPJT Siapkan Strategi untuk Memecah Kemacetan di Jalan Tol Saat Mudik)

Adanya empat kategori rest area tambahan, diharapkan bisa menjawab pertanyaan mengenai dampak jalan tol bagi masyarakat lokal.

BPJT mengaku telah berdiskusi dengan asosiasi pengelola rest area seluruh Indonesia, yang mana pengusaha menginginkan pertumbuhan ekonomi lokal bukan hanya sebagai UKM semata, tetapi dapat ditingkatkan menjadi brand lokal yang mewakili suatu daerah. 

"Kalau UKM itu bisa ditingkatkan dan dikemas menjadi brand lokal khas daerah, sebetulnya akan lebih bermanfaat karena tidak hanya akan meningkatkan kualitas dari para pelaku ekonomi, juga meningkatkan brand kawasan itu sendiri," katanya. 

(Baca: Proyek Tujuh Ruas Jalan Tol Baru Akan Dilelang Tahun Ini)

Sementara terkait mengenai luas minimum rest area tambahan,  kawasan intermoda dan logistik hub itu, BPJT masih menunggu masukan dari beberapa pihak. Peraturan menteri sebelumnya menjelaskan, luas kawasan rest area sekitar enam hektare.

"Untuk kawasan industri kita menunggu masukan dari rekan-rekan di Kementerian Perindustrian, serta untuk rest area destinasi wisata kita menunggu masukan dari rekan-rekan di Kementerian Pariwisata," ujarnya. 

 

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN