Sektor Manufaktur Lesu, Pemerintah dan BI Keluarkan Enam Jurus Baru

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Agustiyanti

5/9/2019, 12.55 WIB

Langkah yang akan ditempuh untuk mendorong industri manufaktur, antara lain meningkatkan efisiensi logistik dan harmonisasi regulasi.

industri manufaktur
Donang Wahyu|KATADATA
Ilustrasi industri manufaktur

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati enam langkah strategis yang akan ditempuh guna memperkuat kinerja industri manufaktur. Saat ini, kinerja industri manufaktur yang seharusnya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tengah melambat. 

Berdasarkan data BPS, industri manufaktur pada kuartal II 2019 hanya tumbuh 3,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerjanya bahkan turun 1,92% jika dibanding kuartal I 2019.

"Enam langkah strategis ini juga telah disepakati bersama pemerintah daerah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (4/9).

Pertama, menurut Perry, meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya. Kedua, mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1.

Ketiga, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri. Kebijakan tersebut, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung kendaraan ramah lingkungan.

(Baca: BI Berharap Penurunan Bunga Acuan Dongkrak Sektor Manufaktur)

Keempat, mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama local currency settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra, perluasan kerjasama local currency settlement untuk investasi bersama Malaysia dan Thailand, serta pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

Kelima, mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan atau green financing. Pembiayaan akan didorong melalui pelonggaran loan to value (LTV) atau uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber pendanaan.

Keenam, mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global.

(Baca: Perang Dagang, Tiongkok dan AS Sepakat Negosiasi Lagi pada Oktober)

Selain menyepakati keenam langkah tersebut, disepakati pula strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri. "Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut," terang Perry. 

Ia menambahkan, pengembangan juga dilakukan dengan memastikan integrasi pembangunan antarkawasan yang sesuai dengan keterkaitan produk yang menjadi fokus. Kawasan tersebut antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan.

Kesepakatan ini diambil setelah melakukan asesmen prospek dan tantangan industri manufaktur, serta menyepakati strategi percepatan pengembangan ke depan. Hasil asesmen disebutkan Perry,  memperkuat keyakinan bahwa penguatan industri manufaktur perlu terus ditempuh.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan