Kimia Farma Berencana Tambah Modal, Saham Pemerintah Terancam Menciut

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Agustiyanti

9/9/2019, 15.25 WIB

Kimia Farma berencana melaksanakan rights issue setara 22,14% saham pada tahun depan. Namun, pemerintah tak mengalokasikan tambahan modal untuk BUMN itu.

pasar modal
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi. Kimia Farma berencana melaksanakan rights issue setara 22,14% saham pada tahun depan.

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) berencana melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) alias rights issue sebanyak 1,57 miliar saham. pada tahun depan. Jumlah tersebut setara dengan 22,14% dari modal ditempatkan dan disetor usai rights issue.

Kendati demikian, pemerintah tidak mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Kimia Farma. dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN 2020. Dalam kesepakatan sementara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, total alokasi PMN tahun depan dipatok Rp 17,73 triliun. 

PMN akan diberikan kepada PLN, Sarana Multigriya Finansial, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Geo Dipa Energi, Permodalan Nasional Madani (PNM ), Pengembangan Armada Niaga Nasional. Dari daftar tersebut, Kimia Farma belum masuk dalam daftar penambahan modal dari pemerintah yang dianggarkan dalam PMN.

Namun, terdapat alokasi PMN sebesar Rp 1 triliun yang dialokasikan untuk BUMN lainnya, tanpa menyebut secara rinci. 

(Baca: Gaduh Langkah Menteri Rini Menggeser Para Dirut Bank BUMN)

Saat ini, pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas BUMN farmasi itu dengan porsi 5 miliar saham atau setara 90,02%. Sedangkan, 554 juta saham atau setara 9,97% dimiliki oleh publik.

Direktur Keuangan Kimia Farma I.G.N. Suharta Wijaya menjelaskan memang seharusnya pemerintah mengalokasikan dana PMN untuk Kimia Farma dalam RAPBN 2020 jika ingin mengambil haknya saat rights issue. 

"Mekanismenya seperti itu," kata Suharta kepada Katadata.co.id pada Senin (9/9).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan pada 12 Agustus lalu, Kimia Farma menyampaikan bahwa pemegang saham yang tidak menggunakan haknya, porsi kepemilikannya di perseroan akan terdelusi maksimum sebesar 22,14%. Meski begitu, Suharta mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi lebih detail terkait kepemilikan saham pemerintah.

"Kami sedang melakukan kajian dan evaluasi yang lebih detail terkait saham pemerintah. Jadi, belum ada prospektus final bagaimana teknisnya, termasuk kemungkinan delusi tersebut," kata Suharta.

Kendati demikian, menurut dia, pihaknya sudah melakukan penjajakan kepada beberapa investor, baik dari dalam negeri maupun asing. Respons investor pun, menurut dia, cukup baik baik. "Saat ini belum bisa dibuka nama-namanya," kata Suharta.

Meski prospektus dan perhitungan dengan lebih cermat masih dilakukan, ia menargetkan dapat meraup dana hingga Rp 3 triliun dari aksi korporasi ini. Detail harga pelaksanaan rights issue tersebut bakal diumumkan dalam prosepektus mendatang.

(Baca: Menperin: Industri Farmasi Nasional Tumbuh 4,46% Tahun Lalu)

Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro tidak menjawab secara gamblang soal kemungkian pemerintah tak mengambil hak rights issue Kimia Farma. Menurut dia, proses rights issue masih panjang dan memerlukan persetujuan tak hanya pemegang saham, tetapi juga DPR. 

"Kimia Farma terus berkoordinasi dengan kami untuk mempersiapkan prosesnya, termasuk izin-izin yang diperlukan. Direksi juga akan siapkan opsi-opsi untuk menambah keuangan perusahaan," kata Wahyu.

Rencananya, Kimia Farma akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, (18/9) untuk meminta izin pemegang saham menggelar rights issue. Usai memperoleh restu pemegang saham, Kimia Farma miliki waktu 12 bulan untuk merealisasikan penerbitan saham baru itu. 

Adapun dana yang diperoleh dari rights issue rencananya akan digunakan perseroan untuk mendorong pertumbuhan organik dan anorganik. Pertumbuhan organik, seperti menambah outlet baru, pergudangan, dan perluasan pabrik farmasi. Sementara, pertumbuhan anorganik, seperti mengakuisisi rumah sakit.

Reporter: Ihya Ulum Aldin

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN