Pemerintah Tambah Anggaran Belanja DPR Rp 833 Miliar Tahun Depan

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Ekarina

11/9/2019, 07.16 WIB

Penambahan anggaran DPR sebetulnya sudah lebih rendah dibanding usulan anggaran sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyalami Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) usai menyampaikan pidato tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait RUU APBN tahun 2020 disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) didamp
ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyalami Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) usai menyampaikan pidato tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait RUU APBN tahun 2020 disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Pemerintah menambah anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 833 miliar pada 2020. Tambahan anggaran ini menyebabkan pagu belanja DPR dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2020 naik menjadi Rp 5,11 triliun dari sebelumnya Rp 4,28 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, kenaikan ini bertujuan mendukung tugas para anggota DPR tahun depan. "Terutama untuk legislasi, kelembagaan dan juga manajemen. Termasuk fungsi dewan dan perubahan anggota dewan pada 2020," ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

(Baca: DPR Setujui Anggaran Kemenko Maritim Rp 351 Miliar untuk 2020)

Selain itu, penambahan anggaran DPR tersebut juga dialokasikan untuk memfasilitasi anggota DPR baru. Tahun depan, jumlah kursi DPR sebanyak 15 kursi, sehingga dinila perlu dilakukan beberapa fasilitas baru.

"Butuh ruang kerja dan peralatan. Sehingga ini murni untuk operasional," ujar dia.

Askolani menuturkan, penambahan anggaran DPR sebetulnya sudah lebih rendah dibanding usulan anggaran sebelumnya, termasuk jika dibandingkan anggaran tahun ini yang turun sekitar 10,3%. "Tahun ini kan alokasi Rp 5,73 triliun. Turun ya," ujarnya.

Selain penambahan anggaran DPR, pemerintah juga menambah anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp441,5 miliar dan Kementerian Pariwisata (Kemnepar) Rp100 miliar. Penambahan tersebut bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata.

Secara rinci, Askolani mengatakan penambahan anggaran Kemenhub digunakan untuk pembangunan enam destinasi diluar super prioritas serta kebutuhan lahan perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Komodo.

(Baca: DPR Setuju Pemerintah Tarik Utang Rp 352 Triliun Tahun Depan)

Sedangkan penambahan anggaran Kemenpar ditujukan untuk Badan Pelaksaana Otoritas (BPO) Danau Toba dalam pembangunan infrastruktur danau dan pengelolaan lahan.

Selain dua kementerian tadi, pemerintah juga menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 599,9 miliar untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Rp 550 miliar untuk Polri dan Rp 550 miliar untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dukungan penyelenggaraan pendidikan.

Terakhir, untuk penguatan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, pemerintah juga menyetujui penambahan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 16,1 miliar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Rp 132 miliar dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Rp 240 miliar.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN