Minta Pemimpin Baru KPK Tolak RUU, Gerindra: Jangan Seperti Wayang
Partai Gerindra meminta lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru periode 2019-2023, kompak menolak revisi Undang-Undang KPK. RUU ini disinyalir bisa melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta pemimpin KPK baru lebih tegas agar tak mudah digerakkan seperti wayang.
"Jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Arief seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9).
(Baca: Jokowi Serahkan Surat Presiden untuk Bahas Revisi UU KPK di DPR)
Apalagi, Irjen Firli Bahuri yang ditunjuk sebagai Ketua KPK baru berencana mengawal pemindahan ibu kota negara di mana akan banyak pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dengan dana ribuan triliun.
"Sudah dipastikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan terjadi di antara para pejabat negara, legislatif dan para mafia proyek infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan-penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena korupsi," kata Arief.
(Baca: Jokowi Tolak Tiga Poin dalam Draf Revisi UU KPK)
Pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu alasan beberapa pihak meminta revisi UU KPK. Pasalnya, jika UU KPK tidak direvisi dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan ibu kota baru.
"Sebab kata pembisik-pembisik (Jokowi), para pejabat negara, BUMN, investor dan anggota legislatif takut kerja. Padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibu kota baru," ujar Arief.
Sehingga, pimpinan KPK periode baru ini akan diuji, apakah berani menolak revisi UU KPK nantinya.
Lobi Internal
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu membantah kabar mengenai adanya lobi di internal di DPR hingga akhirnya menyepakati Irjen Pol Filri Bahuri sebagai pemimpin KPK.
