Jokowi Klaim Pemerintah Perjuangkan Substansi RUU KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa pemerintah saat ini tengah bertarung memperjuangkan substansi-substansi dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan bukan untuk melemahkan posisi komisi antirasuah dalam upaya pemberantasan korupsi. “Ini agar KPK tetap pada posisi kuat dalam pemberantasan korupsi,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).

Beberapa substansi rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang tengah diperjuangkan pemerintah antara lain dengan menyepakati pembentukan Dewan Pengawas. Pemerintah juga menyepakati perlunya izin penyadapan dari Dewan Pengawas.

Selain itu, pemerintah sepakat perlu adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Hanya saja, batas waktu maksimal penerbitan SP3 terhadap suatu perkara adalah dua tahun.

(Baca: Diserahi Mandat Pemberantasan Korupsi, Jokowi Minta Pimpinan KPK Bijak)