Pengesahan UU KPK Dinilai Cacat, Salahi Aturan Pembentukan Perundangan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) lewat rapat Paripurna, Selasa (17/9). Pengesahan UU KPK ini menuai kontroversi karena muncul mendadak dan terburu-buru di masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019.

Direktur Eksekutif Indonesian Legal Rountable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan proses revisi UU KPK tersebut memiliki cacat formal. "Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat melalui prosedur atau tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi," kata Firman dalam siaran pers, Selasa (17/9).

(Baca: Proses Kebut UU KPK dalam 13 Hari Hingga Ruang Paripurna yang Kosong

Firman mengatakan rujukan prosedur pembahasan UU mengacu pada UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang undangan. Berpatokan pada aturan tersebut, Firman menyebut 5 cacat formal tersebut, yakni: pertama, tidak memenuhi asas kejelasan tujuan. Revisi UU KPK dianggap tidak memiliki kejelasan tujuan dan memperlemah kelembagaan KPK, seperti pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, dan kewenangan SP3.

Kedua, tidak memenuhi asas keterbukaan. Firman mengatakan pembahasan revisi UU KPK yang berlangsung tertutup tidak memenuhi asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Ketiga, tidak ada urgensi nasional. Pembahasan UU KPK di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam
Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas bila a) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama.