Jokowi Belum Tindak Lanjuti Masalah Rp 13 Triliun Rekomendasi dari BPK

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Agustiyanti

19/9/2019, 12.49 WIB

Dari 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak 2005 hingga pertengahan tahun ini, 406.495 permasalahan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Jokowi
Katadata | Arief Kamaludin
Presiden Joko Widodo mengatakan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp 305,66 triliun sejak 2005 hingga 3 Juni 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 27.659 rekomendasi senilai Rp 13,03 triliun yang belum ditindaklanjuti.

“Hari ini, BPK menyampaikan laporan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I 2019 ini kepada Pak Presiden,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam  pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9).

Moermahadi mengatakan, terdapat 406.495 (74,6%) permasalahan dalam laporan tersebut yang statusnya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Total nilai dari seluruh permasalahan yang  telah ditindaklanjuti itu sebesar Rp 179,53 triliun.

Kemudian, menurut dia, terdapat 106.657 (19,5%) permasalahan yang telah ditindaklanjuti, tetapi belum sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp 99,16 triliun. Sementara, masih terdapat 27.659 rekomendasi senilai Rp 13,03 triliun yang belum ditindaklanjuti.

“Ada 5.184 (0,9%) rekomendasi sebesar Rp 13,94 triliun dengan status tidak dapat ditindaklanjuti,” kata Moermahadi.

(Baca: BPK Temukan Pengelolaan Uang Negara Rp 10,35 Triliun Bermasalah)

Selain rekomendasi, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan, baik di pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah pada 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun terhadap 542 laporan keuangan pemerintah daerah, BPK memberikan 443 opini WTP atau 82%, 86 opini WDP atau 16%, dan 13 opini TMP atau 2%.

Sementara, 81 kementerian/lembaga dan satu bendahara umum negara mendapatkan Opini WTP. Empat kementerian/lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), antara lain Kementerian PUPR, KPU, Kemenpora, KPK. Sementara, Bakamla mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK.

Dari jumlah tersebut, Moerhamadi menilai ada peningkatan pendapatan opini WTP secara signifikan. Pada 2015, hanya 56 kementerian/lembaga yang mendapatkan WTP atau sebesar 65%. Tahun lalu, ada 82 kementerian/lembaga yang mendapatkan WTP atau sebesar 94%.

(Baca: BPK Temukan Pertamina Kelebihan Penerimaan dari Penjualan Premium)

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah itu progresnya mencapai sangat baik. Prosentasenya meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP,” kata Moermahadi.

Menanggapi ini, Jokowi mengatakan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK. Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di pemerintah pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah semakin baik.

Lebih lanjut, Jokowi mengapresiasi adanya peningkatan opini WTP di pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Saya kira peningkatan-peningkatan seperti ini kita inginkan agar kepatuhan terhadap Undwng-undang, keefisienan terhadap penggunaan APBN dan APBD, semuanya bisa kita dilakukan,” kata Jokowi.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan