PDIP Klaim Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP

Penulis: Antara

Editor: Ekarina

20/9/2019, 21.43 WIB

Partai berlambang banteng ini juga mengklaim bahwa sebelumnya telah memberi masukan kepada Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP melalui Mensesneg.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) Puan Maharani (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) .
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) didampingi Puan Maharani (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) .

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan penundaan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada DPR. Penundaan pengesahan RKUHP ini dilakukan, lantaran presiden masih melihat adanya beberapa pasal yang harus ditinjau ulang dalam aturam baru tersebut.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pengesahan RKUHP perlu dilakukan karena point yang dihasilkan dalam RKUHP dinilai sangat strategis dan menjadi fondasi sistem hukum pidana.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya, karena sejak awal kami mendengarkan aspirasi itu," kata Hasto di Jakarta, Jumat (20/9).

(Baca: Ada 14 Pasal Kontroversial, Jokowi Minta DPR Tunda Sahkan Revisi KUHP)

Partai berlambang banteng ini juga mengklaim bahwa sebelumnya pernah memberi masukan kepada Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Pagi tadi kami berkomunikasi dengan Mensesneg sebagai kepemimpinan yang terus mendengarkan aspirasi rakyat dan juga mencermati berbagai dinamika yang ada," ujar Hasto.

Hasto menyebut keputusan Jokowi itu juga sudah sesuai dengan hasil koordinasi dari seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Senada dengan Hasto, Anggota Panita Kerja (Panja) RKUHP Masinton Pasaribu pun menyatakan setuju jika pengesahan RKUHP ditunda sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo.

"Tentu kami akan mempertimbangkan usulan dan permintaan presiden terkait penundaan pembahasan RKUHP dan akan segera kami komunikasikan kepada seluruh fraksi di DPR yang ikut pembahasan RKUHP bersama Tim pemerintah," kata Masinton di Jakarta, Jumat (20/9).

Dia mengatakan, proses dan mekanisme pembahasan RKUHP di DPR RI baru selesai dalam pembicaraan tingkat I yaitu baru sebatas usulan komisi untuk dibawa ke dalam pembahasan tingkat II dan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Dalam peraturan tata tertib DPR, usulan menuju ke Paripurna harus melalui tahapan Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi tentang persetujuan agenda pembahasan dalam sidang paripurna.

"Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang dari masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP," ujarnya.

(Baca: RKUHP Pasal Penghinaan, Menkumham: Tak Ada Larangan Kritik Pemerintah)

Karena itu dia mengaku setuju dengan yang disampaikan Presiden, sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dia pun menilai, perlu  melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pasal krusial yang dipertanyakan masyaraka. Sosialisasi ini menurutnya bisa dilakukan DPR bersama pemerintah.

"Prinsipnya kita akan pertimbangkan, tentu fraksi-fraksi lain juga bisa memahami dinamika di masyarakat, sambil DPR bersama pemerintah dalam masa penundaan ini bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Namun, Masinton menyatakan DPR bersama pemerintah dapat melanjutkan pembahasan pada periode DPR RI 2019-2024 dengan mekanisme melanjutkan pembahasan RKUHP tanpa harus mengulang dari awal. 

Sebelumnya, Jokowi meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP. Keputusan itu diambil setelah mencermati masukan-masukan dari beberapa kalangan.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-substansi RUU KUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat.

Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikapnya kepada DPR RI.

(Baca: Tiga Revisi Aturan Kontroversial di Masa Akhir Anggota Dewan)

"Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini," ujarnya. 

Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyapakati RKUHP untuk disahkan pada saat rapat paripurna.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I RKUHP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9). Hadir sebagai perwakilan dari pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

 

 

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan