Menteri LHK: Titik Panas Turun, Penanganan Karhutla Terus Dilakukan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan titik panas relatif menurun. Hal ini seiring upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui modifikasi cuaca dan pemadaman di darat. Selain itu, hujan alami yang turun.
“Kemarin siang (21/9) dilaporkan hujan turun di Palangka Raya serta sebagian Kaltim dan Kalsel. Hujan buatan juga terus dilakukan di Riau, mengingat di provinsi ini mengalami dampak asap karhutla dari provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel),” kata Siti dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9).
Berdasarkan instrumen pantauan Earth (22/9) pada pukul 15.00 WIB, titik panas telah berangsur turun hingga 50%, dan asap di Kalimantan semakin menipis. Meski begitu, Siti mengatakan bahwa penanganan karhutla dan asap terus dilakukan oleh tim Satgas di lapangan.
(Baca: BNPB Catat 328.724 Hektare Hutan dan Lahan Terbakar hingga Agustus)
Adapun tim Satgas lapangan terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api (MPA), swasta, Pemda, relawan, dan komunitas masyarakat lainnya. Langkah pemadaman dilakukan di udara melalui modifikasi cuaca, dan pemadaman darat, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan.
“Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa sebaik-baiknya mengatasi ancaman karhutla adalah pencegahan. Namun saat api sudah membesar, tim Satgas tetap memiliki semangat pantang pulang sebelum padam,” ujar dia.
Berdasarkan data planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah areal terbakar di Sumatera seluas 84.832 hektare (ha), Kalimantan 98.316 ha, dan Papua/Papua Barat seluas 6.296 ha. Sehingga dari ketiga pulau tersebut yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua/Papua Barat maka totalnya 189.444 hektar (Sumatera 44,78 persen, Kalimantan 51,90 persen, Papua/Papua Barat 3,32 persen).
(Baca: Terdampak Asap Karhutla, Adaro Setop Operasi Hingga 5 Jam per Hari)
“Saat ini publik tengah membahas hanya karhutla Sumatera dan Kalimantan, namun terdapat beberapa areal di daerah lain yang sedang mengalami karhutla sebagaimana areal restorasi gambut yang terbakar di tahun 2015 terdapat di 3 pulau tersebut. Jadi sebetulnya kita tidak bicara angka 328.000 hektare terbakar. Perlu juga ditegaskan bahwa 107.000 hektare di NTT merupakan rumput baru di savanah,” ujar Siti.
Seiring upaya pemadaman, Siti mengatakan telah dilakukan penegakan hukum pada lingkup kewenangan KLHK, dengan penyegelan terhadap 52 perusahaan pemegang izin konsesi, dengan total luas area sekitar 8.931 hektar.
Rinciannya, Jambi sebanyak dua perusahaan, Riau sebanyak delapan perusahaan, Sumsel sebanyak satu perusahaan, Kalbar sebanyak 30 perusahaan, Kalteng sebanyak sembilan perusahaan, dan Kaltim sebanyak dua perusahaan.
Selain itu, penyidikan tengah dilakukan terhadap lima perusahaan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu, PT. SKM (Kalbar), PT. ABP (Kalbar), PT. AER (Kalbar), PT. KS (Kalteng), dan PT. IFP (Kalteng).
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Polri dan Pemda, mengenai upaya penegakan hukum ini. Tindakan tegas diambil untuk melawan kejahatan karhutla yang kembali masif terjadi,” ujar Siti.
