Transaksinya Murah, GoPay hingga LinkAja Berpeluang Tingkatkan Bansos
Perusahaan teknologi finansial (fintech) pembayaran seperti GoPay, LinkAja hingga OVO mengklaim bahwa layanan pembayaran digital lebih murah ketimbang tunai. Bahkan, penggunaan uang elektronik dinilai bisa memberi ruang lebih bagi pemerintah untuk meningkatkan bantuan sosial (bansos).
CEO PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) Danu Wicaksana mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) mengeluarkan anggaran hingga Rp 3,7 triliun untuk mencetak dan mendistribusikan uang. Padahal, biaya itu bisa berkurang jika mayoritas masyarakat menggunakan layanan pembayaran digital.
Ia berhitung jika anggaran distribusi uang berkurang 20% saja, nilainya sekitar Rp 700 miliar. “Nilai itu sepertiga dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata dia di sela-sela acara Fintech Summit di JCC, Jakarta, Selasa (24/9).
(Baca: GoPay, OVO, LinkAja dan DANA Ungkap Soal Strategi ‘Bakar Uang’)
Tahun ini, pemerintah menganggarkan Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk BPNT sekitar Rp34,4 triliun. Bansos itu diberikan kepada 10 juta keluarga. “Bayangkan, bisa bertambah berapa juta keluarga (kalau anggaran distribusi uang berkurang),” kata Danu.
Selain itu, ia mengklaim bahwa fintech pembayaran bisa membantu pemerintah menyalurkan bansos secara tepat sasaran. Dalam hal ini, perusahaan di industri ini mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hingga mesin pembelajar untuk mengetahui kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.
Karena itu, menurutnya pelaku usaha fintech perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih dari tunai ke layanan pembayaran digital.
Saat ini, dompet digital Finarya yakni LinkAja bisa digunakan konsumen untuk membeli produk Pertamina. Pembelian elpiji bersubsidi misalnya, menurutnya pemerintah bisa menyalurkan secara tepat sasaran jika menggunakan layanan dompet digital.
Sedangkan CEO GoPay Aldi Haryopratomo mengatakan bahwa layanan pembayaran digital membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan transaksi. Saat ini, GoPay telah menggaet lebih dari 400 ribu mitra yang 90% di antaranya adalah UMKM.
Head of Corporate Communications GoPay Winny Triswandhani menyampaikan, perusahaannya siap menyalurkan bansos jika diajak kerja sama pemerintah. "Kalau diajak pemerintah, kami mau (ikut menyalurkan bansos)," kata dia kepada Katadata.co.id.
(Baca: OVO Tanggapi Kabar Bakal Gabung DANA hingga Jadi Unicorn)
Hal senada disampaikan oleh Direktur OVO Harianto Gunawan. Ia mengatakan, perusahaannya telah bermitra dengan sekitar 500 ribu mitra di Indonesia. “Kami mengakselerasi UMKM,” kata dia.
Sedangkan CEO Espay Debit Indonesia Koe (DANA) Vincent Iswara sepakat bahwa layanan pembayaran digital meningkatkan efisiensi transaksi. Karena itu, perusahaannya berfokus pada kemitraan dan open platform untuk memperluas penggunaan (use case).
Sebelumnya, Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, porsi fintech terhadap total layanan pembayaran di Indonesia memang masih jauh lebih kecil dibanding perbankan. Setidaknya, kontribusi bank mencapai 80% dari total layanan keuangan.
Namun, BI juga mencatat bahwa penggunaan layanan pembayaran perbankan justru menurun. Dulu, porsi transfer bank bisa mencapai 55% dari total. Saat ini, kontribusinya berkurang menjadi 46%.
Sebaliknya di saat yang sama, penggunaan uang elektronik justru meningkat dari 12% menjadi 23%. “Artinya ada perubahan pola pikir masyarakat yang sudah mulai terbiasa dengan penggunaan fintech ini," kata Filianingsih, kemarin (23/9).
(Baca: BI Catat Pemakaian Uang Elektronik Melonjak, Transfer Bank Menurun)
