Komisi XI DPR Pilih 4 Politisi Jadi Anggota BPK, Pius Suara Terbanyak

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Agustiyanti

25/9/2019, 18.25 WIB

Dari kelima nama yang ditetapkan, empat di antaranya berlatar belakang politik.

bpk, dpr
Katadata/Agatha Olivia Victoria
Komisi XI DPR RI menetapkan lima anggota BPK Rabu (25/9). Nama kelima anggota ini akan diajukan dalam Sidang Paripurna besok, Kamis (26/9).

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan lima anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Empat di antaranya merupakan politisi, sedangkan satu orang berasal dari internal BPK. 

Kelima nama tersebut yakni Pius Lustrilanang, Daniel Lumbantobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Azis. Pius dan Daniel saat ini masih sebagai anggota DPR.

Lalu Achsanul dan Harry Azhar merupakan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR. Adapun Hendra Susanto merupakan pejabat karier di BPK dengan jabatan terakhir Kepala Auditor I B Direktur Auditorat Keuangan Negara I. 

"Apakah semua setuju kelima nama ini dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan?," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno yang disambut kata setuju oleh seluruh anggota Komisi XI usai voting calon anggota BPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9).

Soepriyatno menjelaskan dalam pemungutan suara yang dilakukan,  Pius mengantongi suara terbanyak yakni 43 suara. Kemudian, disusul oleh Daniel dan Hendra 41 suara, Achsanul 31 suara, serta Harry dengan 29 suara. Adapun sidang Paripurna, menurut dia, akan digelar Kamis besok (26/9). 

(Baca: DPD Usul 15 Calon Anggota Baru BPK, Mayoritas Politisi dan Anggota DPR)

Secara keseluruhan, hanya 15 calon anggota yang mendapat suara dari para anggota Komisi XI DPR. Kelima-belas calon tersebut yakni Catur Sapto Edi dengan 24 suara, Dadang Suwarna 24 suara, Ahmadi Noor Supit 17 suara, Shohibul Imam 13 suara, Muhammad Syarkawi Rauf 10 suara, Heru Kresna Reza, Sahala Benny Pasaribu, dan Muhammad Yusuf Ateh dua suara,  dua suara, serta Chandra Wijaya dan Willgo Zainar satu suara.

BPK sebelumnya telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 32 calon anggota BPK. Ke-32 calon tersebut berasal dari berbagai kalangan, baik politisi, akademisi, praktisi, hingga internal BPK. 

Masa jabatan Anggota BPK lama habis pada 16 Oktober 2019. Beberapa pihak pun memperhitungkan proses pemilihan Anggota BPK baru semestinya selesai pada 16 September 2019 lalu. Masa jabatan Anggota BPK lama habis pada 16 Oktober 2019. 

(Baca: BPK Temukan Pengelolaan Uang Negara Rp 10,35 Triliun Bermasalah)

Namun, Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo menilai tidak ada ketentuan yang mengharuskan DPR merampungkan penetapan anggota BPK satu bulan sebelum masa jabatan anggota BPK yang lama habis.

Beberapa pihak pun memperhitungkan proses pemilihan Anggota BPK baru semestinya selesai pada 16 September 2019 lalu. "Siapa yang menetapkan tanggal 16 September? Sedangkan tidak ada penjelasan satu bulan di UU itu 30 hari kalender kan? Bisa 20 hari kerja juga," ujar Donny.

Sebelumnya, Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengkhawatirkan kinerja audit BPK akan terganggu bila pimpinan lembaga audit tersebut merupakan para politikus.

"Dominasi politikus menunjukkan jabatan BPK adalah jabatan yang politis. Dimana ini berarti tekanan partai politiknya tidak bisa dinafikan. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada kinerja audit BPK kedepan," kata Bhima saat dihubungi Katadata.co.id, belum lama ini.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan